RELUNG.ID – Pemprov Sumsel memastikan anggaran pemeliharaan jalan tidak terkena pemangkasan meski ada Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 terkait efisiensi anggaran. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, menegaskan bahwa proyek-proyek yang bersifat prioritas bagi masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.
“Pekerjaan yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap berjalan sesuai perencanaan awal. Program yang bersifat prioritas tidak akan terkena efisiensi,” ujar Edward, Senin (17/2/2025).
Menurutnya, saat ini tahap perencanaan pemeliharaan jalan telah dimulai dan akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Mengingat musim hujan berpotensi memperparah kerusakan jalan, perbaikan segera dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
“Perencanaan sudah dimulai, dan program yang sudah dijadwalkan akan tetap berjalan sesuai timeline,” tambahnya.
Meski demikian, Pemprov Sumsel masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait efisiensi anggaran. Pemangkasan sejauh ini hanya diberlakukan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan program-program lain yang dianggap tidak mendesak.
Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Palembang, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Sumsel, Ida Pebriani, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini anggaran pemeliharaan jalan provinsi di Palembang tidak mengalami pemangkasan.
“Sampai sekarang belum ada pemangkasan untuk pemeliharaan jalan. Memang ada wacana dalam rapat dua minggu lalu dengan DPRD, tetapi belum diputuskan program mana saja yang akan terkena efisiensi,” kata Ida.
Dalam perencanaan tahun ini, Pemprov Sumsel akan melakukan pemeliharaan pada 18 ruas jalan dari total 26 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi. Jumlah ini relatif sama dengan tahun sebelumnya.
“Saat ini sudah ada dua proyek yang berjalan, salah satunya pembangunan pile on slab di kawasan Gandus. Selain itu, pemeliharaan jalan berkala akan dilakukan di Jalan Noerdin Pandji dan Jalan Sultan Mansyur,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pemeliharaan jalan nasional yang dikelola oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel, pihaknya belum mendapatkan informasi apakah akan ada pengaruh dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
“Untuk jalan nasional, kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” pungkas Edward.[THQ]
