RELUNG.ID — Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diwarnai gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai belum memenuhi harapan publik.
Pengamat sosial dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Sumsel, Prof. Dr. Abdullah Idi, menilai bahwa kritik di awal pemerintahan merupakan hal yang wajar. Ia menyebut masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap Prabowo untuk membawa perubahan signifikan.
“Masyarakat berharap Prabowo dapat membawa perbaikan, namun setiap pemerintahan pasti menghadapi tantangan besar dalam implementasi kebijakan,” ujar Prof. Abdullah, Rabu (19/2/2025).
Salah satu kebijakan yang menuai kritik tajam adalah pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut Prof. Abdullah, langkah ini menimbulkan kekhawatiran besar karena kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan adalah sektor vital. Pemotongan anggaran di bidang ini dapat berdampak luas bagi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada layanan publik,” jelasnya.
Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah turut menjadi sorotan. Ia mencontohkan bahwa beberapa daerah lebih membutuhkan sekolah gratis dibandingkan program makan bergizi (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
“Pemerintah harus mempertimbangkan prioritas di setiap wilayah. Tidak semua daerah membutuhkan program yang sama. Evaluasi mendalam harus dilakukan agar kebijakan benar-benar bermanfaat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Prof. Abdullah menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah terhadap kritik yang berkembang. Ia menilai bahwa transparansi dan komunikasi yang baik akan membantu mengurangi ketidakpuasan masyarakat.
“Pemimpin harus peka terhadap aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pemotongan anggaran, misalnya, perlu dijelaskan secara transparan, terutama jika di saat yang sama ada program besar seperti MBG yang membutuhkan dana besar,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa transisi dari pemerintahan sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo-Gibran. Kebijakan yang belum ideal tentu akan menemui berbagai kendala di lapangan. Namun, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terkait kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan mereka.
“Dalam kondisi ekonomi yang masih sulit, pemerintah harus mencari solusi konkret untuk merespons kritik ini. Masyarakat tidak hanya butuh janji, tetapi juga tindakan nyata,” pungkasnya.
Dengan berbagai kritik dan harapan yang berkembang, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momen evaluasi penting. Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah dalam menjawab tantangan dan memenuhi harapan yang telah dibangun sejak awal kampanye.[THQ]
