Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun demikian, masih terjadi kesenjangan akses digital baik antar Ekonomi ataupun di dalam tiap Ekonomi, sehingga APEC sebagai incubator of ideas perlu mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat fundamental transformasi digital di kawasan. Hal ini disampaikan Presiden dalam acara APEC Leaders’ Dialogue with APEC Business Advisory Council (ABAC) yang merupakan agenda keempat dalam rangkaian KTT APEC, beberapa waktu lalu.
Pertemuan ini membahas tiga isu utama, yaitu mengenai sustainability, regional economic integration, dan digitalization and inclusion. Pada kesempatan dialog kali ini, Presiden berada dalam satu kelompok dengan para pemimpin dari Jepang, Peru, Chinese-Taipei, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat.
Pertama, Presiden mengajak Ekonomi APEC untuk mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital. Kawasan APEC harus menjadi penjuru dalam mewujudkan kesetaraan akses digital di dunia, tanpa meninggalkan seorang pun (leaving no one behind).
Kedua, penguatan sumber daya manusia di sektor digital perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur maupun teknologi digital. Langkah kolaboratif antar Ekonomi APEC perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi tenaga kerja guna menghadapi era Industri 4.0. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok perempuan, remaja, dan kalangan rentan.
“Literasi digital dan inklusi finansial bagi UMKM perlu didorong, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian kawasan,” kata Jokowi dikutip dari keterangan resminya, Selasa (22/11).
Selain hal tersebut, sebagai informasi bahwa Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 ini juga mendorong dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital. Selain itu, Jalur Keuangan telah melakukan pembahasan terkait pengembangan Central Bank Digital Currencies (CBDC) dalam rangka memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan. Dari sisi regional, Presidensi G20 Indonesia mendorong penerapan Regional Payment Connectivity (RPC) di negara ASEAN sebagai inisiatif transformasi digital.
Presidensi G20 Indonesia juga mendorong peningkatan inklusi keuangan bagi kelompok rentan, yang salah satunya melalui kesepakatan Yogyakarta Financial Inclusion Framework untuk memanfaatkan digitalisasi sektor keuangan dalam mendorong produktivitas pada kelompok marginal atau rentan, yang mencakup UMKM, perempuan dan anak muda.
