RELUNG.ID – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun anggaran 2026. Komitmen ini tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada DPR.
Dalam dokumen tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dialokasikan anggaran sebesar Rp 5,05 triliun. Anggaran ini terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 553 miliar dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 4,49 triliun.
Selain itu, alokasi anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur IKN juga terlihat dalam belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mencapai Rp 70 triliun. Anggaran tersebut mencakup beberapa program prioritas, seperti Program Infrastruktur Konektivitas: Rp 29,84 triliun, Program Ketahanan Sumber Daya Air: Rp 18,83 triliun, Program Prasarana Strategis: Rp 13,43 triliun, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp 3,26 triliun, Program Dukungan Manajemen: Rp 5,46 triliun dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Rp 11,2 miliar.
Proyek pembangunan IKN menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memastikan kawasan ini dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi. Infrastruktur seperti konektivitas jalan, penyediaan air bersih, serta pembangunan permukiman untuk ASN menjadi fokus utama yang sebagian besar dikelola oleh Kementerian PUPR.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa belanja negara pada 2024–2026 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor-sektor strategis.
“Pembangunan IKN juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya, Rabu (21/5).
Sri Mulyani menambahkan, belanja negara menunjukkan pertumbuhan rata-rata 5,5 persen secara nominal dalam periode 2023–2025. Untuk 2024, fokus anggaran mencakup layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, program bansos dan subsidi, pelaksanaan Pemilu 2024, serta kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri.[THQ]
