RELUNG. ID – Calon Bupati Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 02, Toha Tohet, mengusulkan program bantuan senilai Rp25 juta per kepala keluarga (KK). Hal itu disampaikannya dalam Debat Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Muba beberapa waktu lalu.
Namun rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, salah satunya Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar BB. Menurutnya, program tersebut dinilai “brutal dan tidak masuk akal” karena diprediksi akan mengakibatkan defisit besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba.
“Jumlah kepala keluarga di Muba minimal 100 ribu KK. Jika tiap KK mendapat Rp25 juta, itu berarti akan menghabiskan hampir Rp2,5 triliun. Sementara APBD Muba hanya Rp4,2 triliun. Ini jelas kebijakan yang ugal-ugalan dan tidak realistis,” ujar Bagindo, Sabtu (2/11).
Ia menambahkan, jika program ini dijalankan, Pemkab Muba akan menghadapi defisit dan banyak program strategis lainnya akan mandek. “Ini membuktikan kandidat kurang memahami implikasi kebijakan dan lebih mengutamakan kepentingan untuk meraih kekuasaan,” lanjutnya.
Pada debat kandidat Kamis malam, kualitas pemahaman para calon terhadap kondisi Muba juga menjadi sorotan. “Ironis juga melihat salah satu paslon gagal paham dalam memahami diksi dan persepsi soal demokrasi serta gender,”
Di sisi lain, Toha Tohet terlihat kesulitan menjawab sejumlah pertanyaan selama debat, bahkan sempat meminta wakilnya, Rohman, untuk menjawab soal infrastruktur jalan. Namun, ketika pertanyaan tentang peningkatan kualitas demokrasi lokal disampaikan oleh panelis Rudi Kurniawan, Toha tampak percaya diri dengan gagasannya tentang “kontrol publik” melalui kunjungan rutin ke rumah warga.
Akan tetapi, respons masyarakat terhadap gagasan ini justru cenderung negatif. Pendekatan tersebut dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, yang dikhawatirkan akan mengarah pada praktik anti-demokrasi di Muba.
Bagindo Togar menegaskan dalam demokrasi yang sehat, transparansi, kebebasan berpendapat, dan ruang publik yang terbuka merupakan dasar penting.
“Jika dia benar-benar berencana melakukan ‘kontrol publik’, ini menunjukkan bahwa dia tidak memahami konsep dan prinsip demokrasi dengan baik,” kritik Bagindo. (dudi)
