RELUNG.ID – Program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar jelang akhir tahun 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa keberlanjutan program ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran tambahan dan dukungan produksi pangan lokal — terutama dari sektor peternakan ayam.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Dadan menyampaikan bahwa BGN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,63 triliun, sehingga total kebutuhan dana program MBG tahun ini mencapai hampir Rp 99 triliun. Tambahan ini diperlukan untuk menutup kekurangan dana dan memperluas jangkauan program ke daerah terpencil.
“Serapan anggaran MBG tahun ini sudah mencapai 99 persen. Namun untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan bergizi, kami masih membutuhkan tambahan Rp 28,63 triliun,” ujar Dadan di Jakarta, Rabu (12/11).
Selain persoalan anggaran, pasokan bahan pangan bergizi juga menjadi perhatian utama. Dadan mengingatkan bahwa tanpa penambahan peternak ayam baru, program ini bisa terhambat. Ia memperkirakan minimal dibutuhkan enam juta peternak ayam baru tahun depan untuk memenuhi kebutuhan telur dan daging ayam peserta program.
“Kalau tidak ada peternak baru, kita akan mengalami kekurangan pasokan. Itu baru untuk pembagian telur dua kali seminggu. Kalau sesuai arahan Presiden setiap minggu, kebutuhan tentu akan jauh lebih besar,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, BGN menggagas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 8.000 titik daerah terpencil. Setiap SPPG akan berperan sebagai pusat produksi dan distribusi bahan pangan lokal, melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
“Konsepnya berbasis komunitas. Di satu SPPG, kita butuh empat kandang ayam petelur, sembilan kandang ayam pedaging, kebun pisang seluas 1,5 hektare, dan kolam lele. Jadi masyarakat di sekitar SPPG bisa ikut berproduksi sekaligus menikmati manfaat ekonomi,” kata Dadan.
Dengan model ini, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. BGN menilai, keterlibatan masyarakat sebagai produsen pangan akan menciptakan ekosistem berkelanjutan yang memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Intinya, program ini harus berbasis produksi lokal agar manfaatnya berlapis — masyarakat sehat, peternak sejahtera, dan perekonomian daerah tumbuh,” tutup Dadan.[THQ]
