RELUNG.ID – Penunjukkan Decky Lenggardi Tatung sebagai Komisaris PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 9 September 2024 kini menjadi sorotan.
Aktivis anti korupsi mendesak agar penunjukkan tersebut ditelusuri guna memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.
Aktivis dari K-MAKI Sumsel dan SIRA Sumsel menyebutkan seharusnya pengangkatan pejabat di BUMD melalui proses yang transparan, termasuk tahapan fit and proper tes sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.
Mereka menilai bahwa jabatan komisaris di BUMD seringkali diisi oleh individu yang memiliki koneksi politik, alih-alih berdasarkan profesionalisme.
Oleh karena itu, penunjukan ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena beberapa nama di jajaran pengurus PT SMS juga dinilai tidak memiliki latar belakang yang relevan dengan sektor usaha perusahaan tersebut.
Di sisi lain, PT SMS selama ini terus menjadi sorotan. Selain operasional yang dianggap belum maksimal, permasalahan hukum yang menimpa jajaran pengurusnya, yang juga disinyalir melibatkan pejabat daerah lain, menjadi perhatian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Inspektur Jenderal Kemendagri Azwan telah meminta seluruh pemerintah provinsi untuk lebih serius memperhatikan BUMD yang tidak produktif. Mendagri bahkan mendorong untuk mempertimbangkan penutupan BUMD yang hanya menjadi beban daerah.
“Ternyata dari data yang ada, banyak BUMD yang mengalami kerugian. Hanya beberapa saja yang memberikan keuntungan,” ungkap Azwan di Mataram beberapa waktu lalu, Rabu (11/12).
Kemendagri akan mendorong penilaian lebih mendalam terhadap kinerja BUMD melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pengawasan oleh Biro Ekonomi.
Azwan juga menyoroti adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh pengurus BUMD. Jika ditemukan bukti penyalahgunaan, kasus tersebut akan segera diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, membenarkan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi kinerja seluruh BUMD yang dimiliki Pemprov Sumsel.
Saat ini, beberapa BUMD tengah mengalami kekosongan jabatan direksi maupun komisaris, yang membuat kinerja organisasi terhambat.
“Contohnya, di Bank SumselBabel, salah satu direksi masih kosong. Kami akan segera mengisi posisi tersebut dengan orang yang kompeten agar kinerjanya lebih efektif dan efisien,” katanya saat diwawancarai, Jumat (13/12).
Elen juga menjelaskan bahwa dalam evaluasi ini, pihaknya melibatkan sejumlah ahli untuk memberikan penilaian terhadap kinerja BUMD dalam beberapa tahun terakhir.
Jika kesalahan terletak pada sektor lini bisnis yang sulit untuk dikembangkan, maka penutupan, merger, atau langkah lainnya akan dipertimbangkan.
Namun, jika masalah terletak pada jajaran direksi, Pemprov akan segera melakukan pergantian. “Kami juga meminta bantuan beberapa ahli untuk memberikan penilaian kinerja agar kekurangan dapat diketahui dan diperbaiki. Jika perlu, sesuai hasil diskusi dengan Kemendagri, kami tidak ragu untuk menutup BUMD yang tidak efektif,” tegasnya.
DPRD Sumsel juga ikut menyoroti kinerja BUMD yang belum memberikan kontribusi signifikan kepada daerah. Salah satunya diungkapkan oleh Yansuri, Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumsel, yang mendorong Pemprov Sumsel untuk segera melakukan evaluasi terhadap BUMD yang kinerjanya masih belum optimal.
“Kami meminta Pemprov untuk membenahi administrasi, sumber daya manusia, serta teknik dan cara yang digunakan dalam pengelolaan BUMD,” katanya.
Dia berharap kedepan, BUMD mampu meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah. (Ril)
