RELUNG.ID – Pemerintah memastikan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau CPNS pada tahun 2026 akan semakin selektif. Formasi akan ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun, berpedoman pada kebijakan zero growth dan minus growth.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan zero growth berarti penerimaan pegawai baru sama dengan jumlah pegawai yang berhenti. Sementara minus growth artinya jumlah penerimaan lebih sedikit dari yang pensiun.
“Menghitung kebutuhan ASN tahun 2026 dengan memperhitungkan formasi pegawai yang dibutuhkan dan jumlah ASN yang pensiun, serta berpedoman pada kebijakan zero atau minus growth,” tulis Sri Mulyani dalam Buku Nota Keuangan II Tahun 2026, Senin (18/8).
Sri Mulyani menegaskan bahwa belanja pegawai masih menjadi instrumen penting dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Dalam RAPBN 2026, belanja pegawai kementerian/lembaga direncanakan mencapai Rp 356,9 triliun. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, sejalan dengan reformasi birokrasi di masing-masing instansi.
Ia menambahkan, efisiensi birokrasi akan didorong melalui digitalisasi dan reformasi menyeluruh, sambil tetap menjaga daya beli aparatur negara.
“Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien,” ujarnya.
Meski belanja pegawai meningkat, kepastian kenaikan gaji ASN pada 2026 masih belum terlihat. Sri Mulyani menuturkan, penentuan formasi dan besaran gaji ASN akan dikonsultasikan dengan Kementerian PANRB, dengan mempertimbangkan fiscal space 2026 yang banyak dialokasikan untuk program prioritas nasional.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan absennya isu kenaikan gaji ASN dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI, Jumat (15/8), menjadi pertanda agenda tersebut memang tidak ada dalam rencana pemerintah.
“Berarti yang tidak disampaikan di situ (pidato), ya enggak ada,” ujar Prasetyo.[THQ]
