RELUNG.ID – Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Sumatera Selatan menghadapi tantangan terkait potensi kerawanan pemilu.
Berdasarkan laporan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 Provinsi Sumatera Selatan mengalami lonjakan dalam skor kerawanan, naik dari peringkat 19 pada tahun 2022 dengan skor 35,07 (kategori rawan sedang) menjadi peringkat ke-4 secara nasional pada tahun 2024 dengan skor 55,32 (kategori rawan sedang).
Peningkatan ini menandakan adanya potensi masalah yang harus diantisipasi dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi di Bumi Sriwijaya. Lantas bagaimana persiapan aparat keamanan maupun penyelenggara serta pengawas pemilu dalam menghadapi potensi kerawanan ini?
Hal itulah yang ingin dikupas dalam Relung Forum dengan menggelar diskusi publik dengan tema Harkamtibmas Jelang Pilkada Serentak di Sumsel Tahun 2024 “Harmoni Demokrasi di Tanah Sriwijaya: Pesta Tanpa Goresan Luka”.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Yosep Indra Praja mengatakan, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk mewujudkan Pilkada yang aman di Sumsel. “Diskusi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk merumuskan strategi keamanan yang tepat dan efisien guna meminimalisir risiko konflik yang dapat terjadi selama tahapan Pilkada. Kita ingin memastikan bahwa demokrasi di Sumsel tetap harmonis, tidak tercoreng oleh kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya,” katanya.
Sejumlah narasumber pun dijadwalkan akan hadir dalam diskusi ini. Diantaranya, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan dan Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar. Peserta dalam diskusi stakeholder terkait dalam pelaksanaan pemilu serta insan pers yang ada di Sumsel.
“Rencananya, diskusi akan digelar di Kawan Ngopi Cafe pada Jumat 18 Oktober 2024,” sambung Yosep.
Menurut Yosep, berdasarkan IKP 2024, beberapa dimensi kerawanan seperti dimensi sosial-politik dan tahapan pencalonan menjadi sorotan utama. Pada dimensi sosial-politik, Sumsel mencatatkan skor 11,41, yang menempatkannya di peringkat 8 nasional. Sementara itu, pada tahapan pencalonan, Sumsel memperoleh skor 13,12 dan menduduki peringkat 4 nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa potensi konflik di Sumsel cukup besar, terutama dalam tahapan-tahapan kritis seperti kampanye hingga pencoblosan.
“Kita juga ingin mendapatkan gambaran seperti apa upaya aparat keamanan dalam melakukan pengamanan terutama di daerah-daerah yang dinilai rentan,” ucapnya.
Diharapkan diskusi ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Selatan. “Sinergi yang baik ini tentunya akan menciptakan Pesta Demokrasi Tanpa Goresan Luka seperti yang ingin kita capai dalam tema,” pungkasnya. (ril)
