RELUNG.ID – Sketsa politik di Indonesia hingga kini belum mencerminkan arah yang kuat bagi Demokrasi.
Justru politik yang terjadi saat ini tidak memiliki integritas.
“Ini bukti bahwa demokrasi masih berjalan setengah hati. Bahkan, cenderung dinikmati,” kata Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, Rabu (14/11).
Baca Juga: Anime The Blue Wolves Of Mibu Ungkap Para Pemerannya
Menurutnya, saat ini hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tak hanya itu, tebang pilih secara horizontal, termasuk keberpihakan atau ketidakadilan aparatur negara dalam banyak hal.
“Ini termasuk dalam konteks pemilu,” katanya.
Seperti diketahui, belum dimulainya masa kampanye. Sejumlah pelanggaran sudah ditemukan.
Baca Juga: Ahn Bo Hyun dan Park Ji Hyun Bakal Reuni Dalam Drakor ‘Flex x Cop’
Media massa memajang pelanggaran itu di halaman depan. Meski demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) malah meminta masyarakat yang mengecek kebenarannya.
Karena itu, LSM dan masyarakat harus proaktif mengawal Pemilu ini agar Luber Jurdil.
Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengkhawatirkan situasi politik akhir ini. Hal ini dapat menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional.
Baca Juga: Berikut Cara Hapus Threads Tanpa Menghapus Akun Instagram
Karena itu, Forum Pemred menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk berkomitmen menjaga pelaksanaan Pemilu 2024.
Ini agar sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku berdasarkan UUD 1945 dan amanat reformasi tahun 1998.
Selain itu menjaga stabilitas politik dan keamanan, ekonomi serta sosial kemasyarakatan sampai berakhirnya masa kerja pemerintahan pada Oktober 2024.
“Melakukan konsolidasi nasional, agar kehidupan bernegara kembali normal dan kualitas demokrasi Indonesia makin membaik,” bunyi maklumat Forum Pemred.
Kepada para capres/cawapres, Forum Pemred menyerukan agar berkontestasi dengan menaati konstitusi dan tidak melakukan tindak kecurangan dalam pemilu dengan cara apa pun, apalagi memanfaatkan kekuasaan
Bagi capres dan cawapres maupun tim kampanye yang masih menjabat sebagai pejabat negara, segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca Juga: Berikut Nomor Urut Paslon Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024
Tidak cukup hanya mengajukan cuti saat kampanye, untuk menutup celah memanfaatkan penggunaan fasilitas negara
“Berkomitmen melakukan pertarungan politik dalam Pemilu 2024 melalui cara yang fair dan etis, tidak menciderai semangat demokrasi, dan tidak membangun pemerintahan yang otoriter,” demikian seruan dalam forum tersebut.
