RELUNG.ID – Antrean panjang solar subsidi terus terjadi di wilayah Sumsel meskipun kuota solar subsidi telah ditambah.
Permasalahan ini menjadi sorotan Gubernur Sumsel, Herman Deru dan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumsel.
Hal ini guna mencari penyebab panjangnya antrean solar subsidi di wilayah Sumsel.
“Hari ini kita akan tindak lanjut ke lapangan bersama Pertamina dan pejabat terkait. Kita ingin melihat fakta di lapangan, bukan hanya di Palembang, tetapi juga berdasarkan informasi dari kabupaten dan kota di Sumsel, khususnya Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin,” kata Herman Deru, Selasa (14/7/2026).
Menurut Herman Deru, penambahan kuota biosolar yang telah disetujui bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memang mulai berdampak terhadap berkurangnya antrean di SPBU. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan.
“Beberapa hari ini antrean memang mulai berkurang karena kita sudah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM. Tetapi pertanyaannya, kenapa antrean masih panjang?” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumsel akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab antrean. Mulai dari kemungkinan adanya kendaraan dari luar daerah yang ikut mengisi solar subsidi di Sumsel, lamanya proses pengisian, sistem pembayaran di SPBU, hingga potensi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Apakah ada kendaraan dari luar Sumsel yang mengisi di sini, apakah proses pengisiannya terlalu lama, apakah sistem pembayarannya yang menjadi kendala. Setelah itu baru kita lihat apakah ada indikasi kecurangan, baik di tingkat SPBU maupun oknum yang memanfaatkan selisih harga BBM,” jelasnya.
Meski demikian, Herman Deru menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan distribusi bukan menjadi fokus utama dalam tahap awal penelusuran. Pemerintah lebih memprioritaskan pemeriksaan terhadap kelancaran rantai pasok dan kualitas pelayanan di SPBU.
“Ini bukan yang utama. Yang paling penting adalah memastikan rantai pasok berjalan baik dan mengetahui berapa lama proses pengisian di SPBU. Saya ingin melihat langsung apakah kendalanya ada pada sistem pembayaran atau di bagian lainnya, khususnya di Palembang,” katanya.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumsel, saat ini terdapat 164 SPBU yang beroperasi di seluruh Sumatera Selatan, dengan 48 unit berada di Kota Palembang.
Herman Deru mengatakan kondisi operasional setiap SPBU berbeda-beda. Ada yang tidak mendapatkan pasokan biosolar, ada yang melayani selama 24 jam, dan ada pula yang menerapkan pengaturan jam khusus untuk penyaluran solar subsidi.
Hasil peninjauan lapangan nantinya akan menjadi dasar bagi Pemprov Sumsel bersama Pertamina dan BPH Migas untuk menentukan langkah lanjutan dalam mengatasi antrean BBM bersubsidi agar distribusi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (THQ)
