RELUNG.ID- DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini diperlukan untuk memperkuat landasan hukum sekaligus memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Wakil Ketua Pansus 19, Christian Julianto Budiman, mengatakan pengarusutamaan gender bukan sekadar membedakan kepentingan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, PUG bertujuan memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Christian, pengarusutamaan gender sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Aturan tersebut mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan.
Di tingkat daerah, Kota Bandung juga telah memiliki sejumlah regulasi terkait. Di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
Namun, keberadaan dua peraturan wali kota (Perwal) tersebut dinilai belum cukup untuk memperkuat pelaksanaan PUG. Karena itu, DPRD Kota Bandung mendorong pembentukan regulasi setingkat peraturan daerah agar implementasinya memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
Melalui Raperda tersebut, Pansus 19 ingin memastikan pelaksanaan PUG tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi didukung mekanisme implementasi, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengawasan dan evaluasi yang terukur.
“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut adalah penguatan kelembagaan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan focal point di setiap OPD.
Pokja PUG nantinya berperan mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan program lintas perangkat daerah. Sementara focal point bertugas memastikan perspektif gender terakomodasi dalam program dan kegiatan masing-masing OPD.
Dengan penguatan kelembagaan tersebut, pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas. Seluruh OPD diharapkan terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program yang responsif gender, hingga mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok sasaran.
Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Hal terpenting adalah memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara adil.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.
Melalui pembahasan Raperda PUG, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap penerapan pengarusutamaan gender dapat berjalan lebih konsisten dan terukur. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga menjamin kesetaraan kesempatan dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.[YKP]

