Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Tak Cukup Perwal, DPRD Bandung Siapkan Perda Pengarusutamaan Gender
Indeks

Tak Cukup Perwal, DPRD Bandung Siapkan Perda Pengarusutamaan Gender

RiyadiBy Riyadi09/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Wakil Ketua Pansus 19, Christian Julianto Budiman. (Handout)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID- DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini diperlukan untuk memperkuat landasan hukum sekaligus memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Wakil Ketua Pansus 19, Christian Julianto Budiman, mengatakan pengarusutamaan gender bukan sekadar membedakan kepentingan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, PUG bertujuan memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Baca juga :   Pelayaran Mewah Selama 188 Malam, Tawarkan Pengalaman Menjelajah 5 Benua dan 37 Negara

Menurut Christian, pengarusutamaan gender sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Aturan tersebut mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan.

Di tingkat daerah, Kota Bandung juga telah memiliki sejumlah regulasi terkait. Di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Baca juga :   Anjing Pitbull Lepas dari Ikatan, Siswi SD di Bandung Diserang hingga Luka Kepala dan Telinga

Namun, keberadaan dua peraturan wali kota (Perwal) tersebut dinilai belum cukup untuk memperkuat pelaksanaan PUG. Karena itu, DPRD Kota Bandung mendorong pembentukan regulasi setingkat peraturan daerah agar implementasinya memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

Melalui Raperda tersebut, Pansus 19 ingin memastikan pelaksanaan PUG tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi didukung mekanisme implementasi, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengawasan dan evaluasi yang terukur.

“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.

Baca juga :   Dihadapan Polisi, Motor Ojol Dibawa Kabur Maling, Aksinya Terekam CCTV

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut adalah penguatan kelembagaan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan focal point di setiap OPD.

Pokja PUG nantinya berperan mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan program lintas perangkat daerah. Sementara focal point bertugas memastikan perspektif gender terakomodasi dalam program dan kegiatan masing-masing OPD.

Dengan penguatan kelembagaan tersebut, pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas. Seluruh OPD diharapkan terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program yang responsif gender, hingga mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok sasaran.

Baca juga :   Kemenko Polkam Kerahkan 146 Ribu Personel Gabungan untuk Amankan Arus Mudik Lebaran 2025

Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Hal terpenting adalah memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara adil.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.

Melalui pembahasan Raperda PUG, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap penerapan pengarusutamaan gender dapat berjalan lebih konsisten dan terukur. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga menjamin kesetaraan kesempatan dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.[YKP]

Bandung DPRD Bandung Pansus Raperda
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleDari Rusman Hadi hingga Tito Karnavian, 10 Eks Kapolri Temui Prabowo di Tengah Isu Penyadapan
Next Article Hotspot Masih Mengepung Sumsel, Udara Palembang dan PALI Tidak Sehat
Riyadi

Related Posts

Politik

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/20266 Views
Hukum

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/20266 Views
Techno

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/20266 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,706 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,447 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,372 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?