RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menggeser strategi ekspornya. Memasuki 2026, daerah ini tidak ingin lagi bergantung pada satu komoditas unggulan. Diversifikasi pasar dan produk pun disiapkan, dengan kelapa digadang-gadang menjadi bintang baru ekspor Sumsel.
Langkah ini ditempuh dengan memperkuat fondasi pembiayaan bagi pelaku usaha, mulai dari tingkat petani hingga calon eksportir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel menilai, potensi kelapa di Sumsel sangat besar namun selama ini belum digarap secara optimal.
Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto, menyebut ketersediaan bahan baku kelapa di Sumsel melimpah dan kualitasnya mampu bersaing di pasar internasional. Tantangan utamanya justru terletak pada pengelolaan dan dukungan ekosistem usaha.
“Selama ini kelapa masih dikelola secara tradisional. Padahal, peluang ekspornya sangat terbuka jika didukung pembiayaan dan rantai usaha yang kuat,” kata Arifin, Kamis (25/12/2025).
OJK bersama pemerintah daerah kini mendorong pembentukan ekosistem industri kelapa yang terintegrasi, dari hulu ke hilir. Pendekatan ini mencakup pembiayaan bagi petani, pengepul, pelaku logistik, hingga pelaku ekspor agar mampu naik kelas dan menembus pasar global.
Strategi ini terinspirasi dari keberhasilan penguatan ekosistem ekspor kopi Sumsel. Saat ini, sektor kopi telah memiliki sistem pembiayaan yang solid dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah, sekaligus membuktikan bahwa dukungan finansial yang tepat dapat mempercepat penetrasi pasar luar negeri.
“Model pengembangan kopi akan kami replikasi untuk komoditas lain. Kelapa menjadi salah satu prioritas,” jelas Arifin.
Ke depan, Sumsel menargetkan portofolio ekspor yang lebih beragam dengan nilai tambah tinggi. Tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat daya saing pelaku usaha lokal melalui pembiayaan yang berkelanjutan.
Sebagai tahap awal, OJK mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku usaha kelapa. Skema ini diharapkan menjadi pintu masuk peningkatan kapasitas usaha, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian.
“Pembiayaan harus mendorong usaha naik kelas, bukan sekadar bertahan,” pungkasnya.[THQ]
