RELUNG.ID – Kondisi jembatan penghubung yang menjadi akses utama masyarakat di kawasan perairan Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, mendapat perhatian sorotan dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru.
Pasalnya, infrastruktur penghubung antardesa memiliki peran besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada jalur darat dan jaringan perairan.
Hal ini diketahui dari kunjungan Gubernur Sumsel, Herman Deru di Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Sabtu (19/9/2026).
Dalam kunjungannya, Herman Deru menyebut Kecamatan Muara Telang memiliki 16 desa yang sangat bergantung pada keberadaan jalur drainase utama (SDU) serta jembatan penghubung antarwilayah.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur tersebut menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, distribusi hasil pertanian, hingga kegiatan ekonomi sehari-hari.
Herman Deru menjelaskan, secara kewenangan pengelolaan infrastruktur di jalur tersebut berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai besar.
Namun, kondisi keterbatasan anggaran pemerintah saat ini membuat penanganan tidak dapat dilakukan secara cepat melalui anggaran pemerintah daerah.
“Kalau kita mengharapkan uang pemerintah, sekarang lagi tidak mewah. APBD kita sedang belum bisa fokus sepenuhnya ke infrastruktur,” ujar Herman Deru di hadapan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus mencari pola lain agar kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani tanpa harus sepenuhnya menunggu proses penganggaran.
Melihat kondisi jembatan yang menjadi akses vital warga, Herman Deru mendorong adanya solusi bersama melalui kolaborasi berbagai pihak.
Ia menginisiasi gerakan gotong royong dengan melibatkan anggota legislatif serta menggandeng pihak perbankan daerah, termasuk Bank Sumsel Babel, untuk membantu pembiayaan perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan.
Dari empat titik jembatan darurat yang dinilai membutuhkan penanganan segera, dua titik menjadi prioritas awal untuk diperbaiki melalui kerja sama pemerintah, masyarakat, dan pihak pendukung lainnya.
“Kami harap langkah tersebut dapat mempercepat pemulihan akses masyarakat tanpa harus menunggu seluruh kebutuhan anggaran tersedia,” harapnya.
Menurut Herman Deru, keberadaan jembatan bukan hanya persoalan fisik bangunan, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat di 16 desa Kecamatan Muara Telang.
“Komunikasi antara pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, dan pihak swasta harus terus diperkuat agar persoalan infrastruktur di wilayah perairan dapat segera ditangani,” tutupnya. (DSK)
