RELUNG.ID — Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) dan Protokol pada Sekretariat DPRD Sumsel yaitu Arie Martharedo sebagai tersangka kasus suap telah tiba di Palembang, Selasa 18 Februari 2025 setelah dijemput Tim Kejati Sumsel di Jakarta.
“Tersangka Arie Martharedo telah dilakukan pengamanan pada hari ini Senin 17 Februari 2025 di Jakarta dan hari 18 Februari 2025 tersangka AMR telah dibawa Ke Kejati Sumsel, ” kata Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Umaryadi, Selasa 18 Februari 2025.
“Selanjutnya akan dilakukan penahanan untuk 20 (dua puluh) hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang mulai tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan 09 Maret 2025,”tambah Umar.
Tersangka Arie Martharedo diketahui telah menerima suap pada pembangunan jalan, pembuatan Kantor Camat Keramat Raya, dan pembuatan saluran drainase yang ditaksir merugikan negara hingga Rp. 826.100.000.
Tak sendirian tersangka Arie Martharedo juga melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Apriansyah dan Wakil Direktur CV. HK yaitu Wisnu Andrio Fatra kasus suap ini.
“Untuk sumber dana sendiri, bersifat khusus yang diberikan kepada Kabupaten Banyuasin pada APBD Sumsel Tahun Anggaran 2023,”kata dia.
Modus operandi yang dilakukan ketiganya adalah melakukan suap comitmen fee dari empat pekerjaan yang telah dianggarkan oleh Pemprov Sumsel sebesar Rp 3 miliar, dan melakukan pengkondisian atau pengaturan pemenang lelang yang jatuh kepada CV. HK yang dilakukan oleh Arie Martharedo Kepala Humas dan Protokol DPRD Sumsel dan Apriansyah Kadinas PUPR Kabupaten Banyuasin.
“Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak sesuainya dengan Surat Perjanjian Kontrak disebabkan adanya perbuatan KKN berupa suap (comitmen fee) dan/atau gratifikasi serta pengkondisian/pengaturan pemenang lelang, sehingga menyebabkan adanya dugaan kerugian keuangan negara,” jelas dia.
Sehingga, Apriansyah dan Arie Martharedo dikenakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Tipikor. Atau Pasal 11 UU Tipikor.
“Sedangkan, perbuatan tersangka Wisnu Andrio Fatra melanggar Pasal 2 Ayat (1) joncto Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18. Atau Pasal 13,” kata dia.
Sementara, sejauh ini, Umar mengatakan telah memeriksa 28 orang saksi dalam perkara ini. Dan akan dilakukan pengembangan kasus ebih lanjut.[THQ]
