RELUNG.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam RAPBN 2026, transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat Rp 919 triliun dengan outlook realisasi Rp 864,1 triliun.
“PAD-nya yang harus kreatif dan inovatif, tapi tidak memberatkan masyarakat. Misalnya dengan menghidupkan kemudahan berusaha, perizinan, serta mal-mal pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat berusaha,” kata Tito dalam konferensi pers RAPBN 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Minggu (17/8).
Tito mencontohkan Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah yang mampu mengandalkan potensi lokal. Bali sukses menggenjot PAD dari sektor pariwisata, sementara DIY mengandalkan kekuatan UMKM.
“Kedua daerah ini bisa maju karena pemdanya kreatif dalam menggali potensi. Hal ini harus jadi contoh bagi daerah lain,” tegasnya.
Mantan Kapolri itu juga menyoroti masih banyak sektor penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal, seperti pajak kendaraan bermotor maupun retribusi parkir. Menurutnya, jika dioptimalkan, sektor tersebut dapat menjadi sumber pendapatan tambahan tanpa harus membebani masyarakat.
“Ada sektor-sektor lain yang masih mungkin belum ter-collect dengan baik. Nah, itu bisa diatur agar lebih optimal,” ujarnya.
Selain dari sektor pajak, Tito menilai pemda bisa meningkatkan pendapatan dengan mendorong tumbuhnya dunia usaha. Ia menegaskan, kemudahan perizinan harus menjadi prioritas sebelum pemerintah menarik kontribusi berupa retribusi.
“Beri kemudahan izin dulu, usaha dibuka dulu. Setelah berjalan dan menghasilkan keuntungan, baru ada retribusi. Jangan sampai ketika mereka baru mau membuat izin saja sudah dipersulit,” katanya.[THQ]
