RELUNG.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muara Enim hingga kini masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Hal ini terkait penghapusan tenaga non ASN di Muara Enim.
Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi melalui Kabid Pengadaan Formasi SDM Yulius Caesar mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan terkait tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari hasil pendataan, total tenaga non ASN lebih kurang sekitar 5.988 orang.
“Data ini sudah kami sampaikan ke BKN maupun Menpan baik melalui email maupun surat resmi,” katanya, Jumat (13/1)
Baca Juga: Lahan Makam Covid-19 Bakal Tergusur Pembangunan Tol Kapal Betung
Saat ini, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat karena sudah beberapa kali rapat bahwa ada beberapa opsi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Saya dengar kemarin dan organisasi dan lembaga itu apakah akan diangkat melalui seleksi, itu masih menunggu dari kebijakan dan pemerintah pusat. Untuk saat ini tenaga non ASN masih dibutuhkan karena kita kekurangan,” terangnya.
Menurutnya, saat ini tenaga non ASN ini masih dibutuhkan khususnya di Kabupaten Muara Enim. Sebab kalau prediksi dalam kurun waktu setahunnya itu ASN memasuki masa pensiun itu lebih dari 200 orang. Kalau dua tahun, artinya akan kehilangan 400 ASN.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu Jalankan Strategi Defisit APBN
“Apalagi tahun 2021 tidak ada penerimaan CPNS yang ada P3K. Artinya belum ada untuk menggantikan CPNS dan ASN semakin berkurang setiap tahunnya,” katanya.
Dalam persoalan tenaga honorer ada tiga pilihan yang diberikan opsi yang akan dikeluarkan opsi pengangkatan, seleksi atau outsourcing dan tenaga honorer tetap bisa diperdayakan karena mengingat kemampuan anggaran daerah. “Kita masih menunggu instruksi petunjuk dari pusat,” pungkasnya.
