RELUNG.ID – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru sebesar Rp 781,86 triliun pada tahun anggaran 2026. Angka tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 dan menjadi yang terbesar sejak 2022, atau setelah masa pandemi COVID-19.
Jika dibandingkan, penarikan utang pemerintah tercatat Rp 870,5 triliun (2021), Rp 696 triliun (2022), Rp 404 triliun (2023), Rp 558,1 triliun (2024), outlook Rp 715,5 triliun (2025), dan melonjak menjadi Rp 781,86 triliun (RAPBN 2026).
Rencana utang baru itu akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman. Untuk diktehaui SBN (neto) ditargetkan Rp 749,19 triliun, naik dibanding outlook 2025 dan Pinjaman (neto) direncanakan Rp 32,6 triliun, merosot 74,9% dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp 130,3 triliun.
Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar -Rp 6,5 triliun dan pinjaman luar negeri neto senilai Rp 39,2 triliun. Dalam dokumen RAPBN dijelaskan, pinjaman lebih difokuskan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek prioritas pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun pada 2026. Sumber terbesar masih berasal dari pajak yang dipatok mencapai Rp 2.357,7 triliun, naik 13,5 persen dari target 2025.
“Target penerimaan pajak itu cukup tinggi dan ambisius,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).
Dengan strategi ini, pemerintah berharap bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan risiko fiskal agar tetap terkendali.[THQ]
