RELUNG.ID – Pemerintah Kota Palembang menutup tahun 2025 dengan catatan evaluatif pada sektor pendapatan. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai sekitar 85 persen dari target, mendorong wali kota Ratu Dewa menyiapkan langkah tegas sekaligus strategis untuk tahun anggaran 2026.
Alih-alih melihat capaian tersebut sebagai kegagalan semata, Ratu Dewa menegaskan evaluasi ini menjadi pijakan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD). Kepala OPD yang dinilai tidak mampu memenuhi target kinerja, kata dia, akan menghadapi konsekuensi berupa rotasi jabatan.
“Target itu bukan angka di atas kertas. Kalau tidak tercapai, tentu ada evaluasi serius,” ujar Ratu Dewa, Rabu (31/12/2025).
Untuk mengejar peningkatan PAD ke depan, Pemkot Palembang tidak hanya mengandalkan penarikan pendapatan, tetapi juga menekan pengeluaran melalui efisiensi besar-besaran. Salah satu terobosan yang disorot adalah penggabungan kantor bersama, sebuah skema pemanfaatan aset daerah yang diklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp50–55 miliar tanpa membebani APBD.
Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga aset pemerintah kota tetap produktif sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.
“Kita ingin aset tidak sekadar diam, tapi bergerak dan memberi kontribusi,” tegasnya.
Selain pengelolaan aset, efisiensi juga diterapkan pada kebutuhan rutin pemerintahan, mulai dari penggunaan peralatan kantor, konsumsi harian, hingga pengendalian pemakaian listrik. Menurut Ratu Dewa, penghematan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat fondasi keuangan daerah.
Di sisi lain, hasil evaluasi program menunjukkan masih ada sektor yang membutuhkan percepatan, khususnya program Palembang Cerdas. Program unggulan di bidang pendidikan itu baru terealisasi sekitar 60 persen sepanjang 2025.
Ratu Dewa menilai perlambatan terjadi karena keterbatasan anggaran, terutama untuk skema beasiswa. Padahal, program tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk beasiswa bagi guru SD–SMP dan pendidikan lanjutan tenaga kesehatan hingga dokter spesialis di setiap puskesmas.
“Keterbatasan anggaran jadi kendala utama. Insyaallah di 2026 semua akan kita siapkan sejak awal,” katanya.[THQ]
