RELUNG.ID — Pemerintah mulai merancang strategi penghematan energi nasional dengan mendorong kebijakan work from home (WFH) di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik global. Namun, skema ini dipastikan tidak berlaku secara menyeluruh.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, penerapan WFH hanya akan menyasar sektor tertentu, sementara layanan publik, industri, dan perdagangan tetap berjalan normal.
“WFH ini tidak berlaku untuk semua sektor. Pelayanan publik, industri, dan perdagangan tetap beroperasi seperti biasa,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu (21/3).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih mematangkan formulasi kebijakan sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Meski demikian, arah kebijakan sudah mulai terlihat, yakni pembatasan WFH hanya satu hari dalam sepekan.
Langkah ini, menurutnya, bukan karena kekhawatiran terhadap pasokan energi nasional, melainkan sebagai upaya efisiensi di tengah dinamika global.
“Pasokan BBM aman. Ini lebih kepada momentum untuk mengefisienkan diri,” tegasnya.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan WFH akan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026. Aturan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan dianjurkan diikuti sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik.
Menurutnya, pembatasan hanya satu hari WFH menjadi kompromi antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebijakan ini berpotensi menghemat hingga 20 persen konsumsi BBM nasional, terutama dari berkurangnya mobilitas harian pekerja.
“WFH bisa memberi dampak signifikan terhadap penghematan energi, tapi harus tetap dijaga agar tidak mengganggu produktivitas,” ujarnya.[THQ]
