RELUNG.ID – Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Persiapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kantor Bappeda, Selasa (10/2/2026).
Aprizal mengungkapkan, kinerja ekonomi Palembang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi kota ini tercatat sebesar 5,82 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan Triwulan I yang berada di 5,14 persen dan Triwulan II sebesar 5,60 persen.
“Ini menunjukkan Palembang berada di jalur yang tepat. Namun kita tidak boleh berhenti di sini. Target nasional dalam RPJMN adalah pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, dan Palembang harus ikut mendorong capaian itu,” ujar Aprizal.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menetapkan sembilan langkah strategis yang harus dijalankan daerah, mulai dari percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, akselerasi pembangunan infrastruktur, hingga pengendalian inflasi.
Langkah lainnya mencakup pencegahan perdagangan ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas pangan lokal, penguatan industri manufaktur, serta penyederhanaan perizinan berusaha.
“Rapat ini harus melahirkan rencana aksi yang terukur. Kita ingin pertumbuhan yang bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Aprizal juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan BPS, yang selama ini ikut mengawal stabilitas ekonomi Palembang.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Palembang, Korlena menegaskan, bahwa rakor awal tahun ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja 2025 sekaligus menyamakan langkah menghadapi 2026.
Menurutnya, konsistensi pelaporan data ke sistem pusat menjadi kunci, karena kondisi ekonomi daerah dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Melalui rakor ini, kita menyatukan visi agar seluruh OPD disiplin melaporkan data secara real-time. Di situlah potret ekonomi Palembang terlihat setiap bulan,” tutupnya. (DSK)
