RELUNG.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto mulai berdampak pada sektor perhotelan di Palembang. Sejumlah hotel mengalami penurunan tingkat hunian akibat pembatalan berbagai agenda seremonial pemerintahan yang sebelumnya rutin digelar di hotel-hotel tersebut.
Assistant Public Relation Manager Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Amanda Dian Sucia, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 seharusnya sudah ada jadwal kegiatan seremonial dari instansi pemerintah. Namun, kebijakan efisiensi membuat banyak acara dibatalkan.
“Hampir 50 persen dari kementerian pusat batal menggelar acara di hotel kami akibat kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Amanda, Sabtu (15/2).
Dampak dari kebijakan ini, lanjut Amanda, membuat tingkat okupansi hotel turun hingga 60 persen, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan dan keberlangsungan hidup karyawan hotel.
“Pendapatan hotel adalah penopang utama bagi karyawan. Pengurangan anggaran ini mayoritas berasal dari kementerian pusat, yang diikuti oleh beberapa pemerintahan daerah,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, pihak hotel melakukan efisiensi di berbagai lini untuk menekan pengeluaran, termasuk mengoptimalkan penggunaan listrik dan air serta membatasi belanja operasional yang tidak mendesak.
“Strategi kami adalah melakukan penghematan dari berbagai aspek, seperti penggunaan listrik dan air yang lebih bijak serta hanya melakukan pembelanjaan yang benar-benar diperlukan,” kata Amanda.
Sementara itu, Pj Wali Kota Palembang, Cheka Virgowansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengkaji pemangkasan anggaran di lingkungan Pemkot Palembang. Saat ini, evaluasi sedang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
“Ada tujuh poin utama yang menjadi fokus penghematan, mencakup pembatasan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, kegiatan yang hasilnya tidak terukur, serta penyesuaian kegiatan dengan belanja APBD,” jelasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperlancar implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).[THQ]
