RELUNG.ID – Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai belum membahayakan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Karena itu, Komisi V DPRD Sumsel menilai sekolah belum perlu diliburkan selama kondisi udara masih aman.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kondisi yang menunjukkan bahwa asap karhutla telah mengganggu aktivitas masyarakat maupun kegiatan sekolah.
“Kalau melihat kondisi sekarang, belum ada dan belum membahayakan karhutla ini, terutama untuk anak sekolah,” ujar Alwis, Senin (10/8/2026).
Ia menegaskan, kondisi saat ini masih aman. Bahkan, belum ada keluhan dari daerah maupun negara tetangga terkait dampak asap karhutla Sumsel.
“Aman, masih aman. Belum ada komplain dari negara tetangga atau provinsi tetangga,” katanya.
Alwis menjelaskan, dampak kabut asap akibat karhutla tidak selalu dirasakan di lokasi terjadinya kebakaran. Asap dapat terbawa angin ke wilayah lain, tergantung arah angin.
“Misalnya kebakarannya di OKI, kabutnya bisa ke Palembang atau Musi Banyuasin. Kalau kebakarannya di Muba, asapnya bisa terbawa ke Jambi, Karena kan asap itu dibawa angin. Karena angin tidak punya KTP kata Anies Baswedan kan,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Ia pun mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada satu wilayah. Kondisi angin dan lokasi kebakaran turut menentukan wilayah mana yang terdampak asap.
Terkait penanganan karhutla, Alwis mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki anggaran untuk penanggulangan bencana.
Namun, anggaran tersebut tidak secara khusus hanya digunakan untuk menangani karhutla. Dana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana juga diperuntukkan bagi berbagai jenis bencana lainnya.
“Karhutla sebenarnya ada anggarannya. Tapi memang tidak meningkat, karena Badan Penanggulangan Bencana itu hampir seluruhnya untuk kepentingan bencana,” ujarnya.
Menurut Alwis, bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah bukan hanya karhutla, tetapi juga banjir, longsor, kebakaran, dan berbagai bencana lainnya.
“Jadi sebenarnya anggaran Badan Penanggulangan Bencana itu untuk bencana, semuanya untuk bencana,” pungkasnya. (LWM)
