RELUNG.ID- Pemerintah mengambil langkah baru dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Badan baru tersebut nantinya berada langsung di bawah Presiden dan difokuskan pada pengelolaan kawasan gambut serta mangrove, termasuk memperkuat upaya pencegahan karhutla.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan keputusan pembentukan BPGMN diambil setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah akademisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” kata Raja Juli, Jumat (25/9/2026).
Menurut Raja Juli, pendekatan utama badan tersebut adalah pencegahan. Pemerintah menilai langkah antisipasi sebelum kebakaran terjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan hanya melakukan penanganan ketika api sudah meluas.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif,” ujarnya.
BPGMN akan diperkuat dengan keterlibatan ilmuwan dan tenaga profesional. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk menjalankan berbagai program pencegahan dan pengelolaan kawasan gambut serta mangrove.
Raja Juli mengatakan pembentukan lembaga tersebut sekaligus menjadi bentuk keterbukaan Presiden Prabowo terhadap masukan dari kalangan akademisi.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan,” katanya.
Libatkan Desa dan Teknologi
Pemerintah juga akan memperkuat pencegahan karhutla berbasis masyarakat, terutama melalui desa-desa yang berada di sekitar kawasan gambut.
Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran dinilai memiliki posisi penting dalam mendeteksi sekaligus mencegah munculnya titik api sejak dini.
Pendekatan tersebut diarahkan agar penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan respons pemerintah setelah kebakaran terjadi, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pencegahan.
Selain penguatan di tingkat desa, pemerintah juga menyiapkan dukungan teknologi untuk mempercepat deteksi potensi kebakaran.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan dilibatkan dalam pengembangan teknologi deteksi dini, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah membaca potensi munculnya kebakaran lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum api berkembang menjadi karhutla besar.
Pembentukan BPGMN menjadi kebijakan baru pemerintah dalam memperkuat pengelolaan kawasan gambut dan mangrove sekaligus menggeser penanganan karhutla ke arah yang lebih menitikberatkan pada pencegahan, deteksi dini, serta keterlibatan masyarakat. [YSF]
