RELUNG.ID – Pemerintah pusat bergerak cepat menata ulang sektor pertambangan. Prabowo Subianto secara tegas memberi ultimatum kepada jajaran kabinetnya untuk menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan lindung.
Dalam arahannya, Prabowo meminta Bahlil Lahadalia segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan IUP yang dinilai tidak jelas status maupun legalitasnya. Ia bahkan menetapkan tenggat waktu yang singkat—hanya satu pekan—untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau tidak jelas, cabut semua. Kita tidak punya waktu lagi untuk kompromi,” tegas Prabowo dalam taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih, Rabu (8/4).
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang yang berpotensi merusak lingkungan, terutama di kawasan yang seharusnya dilindungi negara.
Tak hanya Kementerian ESDM, Prabowo juga melibatkan Raja Juli Antoni untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi-lokasi tambang tersebut. Ia mengapresiasi langkah kehati-hatian Kementerian Kehutanan yang belum memberikan izin penebangan di area terkait.
Menurut Prabowo, penertiban ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan upaya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam ke jalur yang benar. Pemerintah, kata dia, harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Kita membela kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan,” ujarnya.[THQ]
