RELUNG.ID- Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menyindir langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang baru menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada publik.
Guntur menilai Jokowi seharusnya menunjukkan ijazahnya ke publik di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan tersebut.
“KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?” ujar Guntur kepada wartawan, Minggu (27/9/2026).
Guntur juga meminta Jokowi menunjukkan ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia turut menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menghadapi gugatan terkait ijazah SMA.
“Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, baik Jokowi diminta nunjukin ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya,” kata Guntur.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandung, Sabtu (26/9/2026). Dalam kesempatan itu, Jokowi menunjukkan KTA PSI yang disebut telah dimilikinya sejak hampir setahun sebelumnya.
“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya baru mengumumkan keanggotaan tersebut karena menunggu momentum yang dianggap tepat.
“Banyak yang bertanya kok baru ditunjukkan sekarang, ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya, bahwa saya tunjukkan di Bandung dan Bekasi ini karena momentumnya memang sekarang,” ujarnya.
Menurut Jokowi, politik berkaitan dengan momentum sehingga ia memilih mengumumkan keanggotaannya saat bertemu kader PSI di Bandung dan Kabupaten Bekasi.
“Politik ini kan momentum, momentumnya pas kan ya saya tunjukkan sekarang,” lanjutnya.
Jokowi sebelumnya merupakan kader PDIP dan menggunakan partai tersebut sebagai kendaraan politik saat maju dalam sejumlah kontestasi, mulai dari Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta hingga Pilpres.
Hubungan Jokowi dan PDIP kemudian merenggang menjelang Pilpres 2024. Saat itu, Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Pasangan Prabowo-Gibran kemudian memenangkan Pilpres 2024 setelah mengungguli pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP serta pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Setelah itu, Gibran menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, polemik mengenai dokumen pendidikan Jokowi dan Gibran masih menjadi perkara yang dibahas melalui sejumlah jalur hukum. Dalam konteks pernyataan Guntur, permintaan agar keduanya menunjukkan ijazah merupakan sikap politik dari juru bicara PDIP, bukan penetapan mengenai keabsahan dokumen tersebut.[YKP]
