RELUNG.ID- Isu Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha asal Kalimantan, Haji Isam, untuk memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dipastikan tidak benar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang belakangan viral di media sosial tersebut.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ujar Prasetyo saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo bahkan mempertanyakan sumber munculnya isu tersebut. Menurutnya, informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak serta-merta dapat dianggap sebagai fakta.
“Media sosial kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah,” katanya.
Lantas, siapa yang ditunjuk pemerintah untuk mengoordinasikan penanganan karhutla di Kalimantan?
Prasetyo menjelaskan, pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menjadi koordinator penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
Pembagian tugas tersebut dilakukan agar penanganan kebakaran dapat dikoordinasikan secara lebih cepat, terutama di wilayah yang terdampak cukup parah.
“Kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” ujar Prasetyo.
“Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” sambungnya.
Sejumlah pejabat yang ditugaskan antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti para pejabat hanya bertanggung jawab terhadap satu daerah. Skema itu dilakukan semata-mata untuk mempercepat koordinasi penanganan karhutla.
“Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kita percepat, penanganan,” jelasnya.
Di tengah kondisi karhutla yang semakin sulit ditangani, pemerintah juga membuka ruang bagi perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan untuk ikut membantu proses pemadaman.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang memiliki kemampuan untuk membantu.
“Kalau untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah ya, semua stakeholder yang dianggap mampu,” ujar Tito.
Termasuk perusahaan sawit dan perusahaan tambang yang berada di wilayah terdampak. Menurut Tito, keterlibatan perusahaan dan masyarakat diperbolehkan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kebakaran.
“Termasuk perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan tambang, kan semua terdampak, jadi boleh saja masyarakat untuk ikut berpartisipasi,” katanya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi dalam penanganan karhutla di enam provinsi prioritas.
Salah satu kendala utama adalah sumber air yang mulai menyusut dan lokasinya semakin jauh dari titik kebakaran.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi tersebut menyulitkan operasi pemadaman, baik melalui jalur darat maupun udara.
“Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api,” kata Berton, Minggu (23/8/2026).
Kondisi serupa juga terjadi dalam operasi water bombing. Sumber air yang digunakan helikopter untuk mengisi bucket mulai menyusut sehingga jaraknya dengan titik api semakin jauh.
“Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket water bombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot,” ujarnya.
Selain itu, angin kencang di sekitar titik kebakaran turut menjadi kendala. Kondisi tersebut menyulitkan pilot helikopter melakukan manuver ketika menjalankan pemadaman dari udara.
“Angin di sekitar fire spot bertiup kencang sehingga menyulitkan untuk manuver helikopter. Kondisi jarak pandang yang terbatas,” kata Berton.
BNPB saat ini mengoptimalkan operasi darat dan udara di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Operasi dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara, termasuk patroli udara, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca (OMC) menyesuaikan kondisi meteorologis dan kebutuhan di lapangan.
BNPB menegaskan operasi water bombing bukan menjadi operasi utama, melainkan sebagai pendukung operasi pemadaman melalui jalur darat.
“Heli water bombing bukan merupakan operasi utama, hanya merupakan pendukung operasi darat,” tegas Berton.[YKP]
