RELUNG.ID – Kabut asap di Kota Palembang kian pekat hingga menutupi ikon Jembatan Ampera dari sejumlah titik, Senin (5/10/2026).
Tak hanya mengurangi jarak pandang, kabut asap ini juga membuat kualitas udara di Kota Palembang masuk kategori berbahaya.
Kondisi tersebut menjadi kontras dengan langkah pemerintah sehari sebelumnya yang menggagas penguatan penanganan karhutla di OKI, termasuk pembentukan lima unit BPBD tingkat kecamatan untuk mempercepat respons terhadap kebakaran.
Sehari sebelumnya, Herman Deru bersama Bupati OKI Muchendi dan jajaran Pemprov Sumsel serta Pemkab OKI turun langsung ke wilayah rawan karhutla.
Dalam kunjungan itu, Herman Deru mengungkap persoalan yang dinilainya menjadi salah satu akar karhutla di OKI, yakni banyaknya lahan yang terbengkalai dan belum dikelola secara produktif.
“Terakhir kita ingin lahan-lahan ini diaktifasi menjadi lahan produktif. Rata-rata yang terbakar di OKI ini adalah yang terbengkalai dan belum terkelola dan merembet ke mana-mana,” ungkap Herman Deru.
Namun, sehari berselang, dampak kabut asap masih terasa hingga Palembang.
Data pemantauan kualitas udara IQAir yang diakses pada Senin (5/10/2026) menunjukkan kondisi udara Palembang berada pada level yang sangat buruk. IQAir mencatat konsentrasi partikulat halus PM2.5 mencapai sekitar 652 mikrogram per meter kubik (µg/m³).
Angka tersebut tercatat sekitar 67,8 kali lipat dari pedoman tahunan PM2.5 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pada saat data tersebut diakses, IQAir juga menampilkan prakiraan indeks kualitas udara (AQI) Palembang untuk hari tersebut yang mencapai 306, atau berada pada kategori berbahaya (hazardous).
Kondisi ini menunjukkan persoalan karhutla tidak berhenti di lokasi kebakaran. Asap dan partikulat hasil pembakaran dapat berdampak ke wilayah perkotaan dan mengganggu kualitas udara yang dihirup masyarakat.
Kabut asap yang membuat Jembatan Ampera tak terlihat jelas menjadi gambaran kasatmata bagaimana buruknya kondisi udara Palembang di tengah berlangsungnya penanganan karhutla di wilayah Sumsel.
Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik, Bagindo Togar, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan perlu diubah secara mendasar.
Menurutnya, pola penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah masih terlalu berorientasi pada pemadaman api ketika kebakaran sudah terjadi. Sementara persoalan mendasar yang menjadi penyebab Karhutla dinilai belum ditangani secara serius.
Bagindo mendorong pemerintah melakukan radikal break atau perubahan mendasar dalam strategi penanggulangan Karhutla, terutama di tengah kondisi kabut asap yang semakin parah.
“Tidak ada cara lain, kita perlu penanganan dengan cara radikal break soal Karhutla ini. Karena selama ini kepala daerahnya memang gagal paham karena tidak cakap dan cerdas dalam mengatasi persoalan ini,” kata Bagindo.
Ia menilai respons pemerintah ketika Karhutla terjadi masih berkutat pada langkah-langkah jangka pendek, seperti membagikan masker, meminta bantuan pemerintah pusat hingga mendatangkan peralatan pemadaman.
Menurutnya, langkah tersebut memang diperlukan dalam kondisi darurat. Namun, tidak cukup jika dijadikan strategi utama penanganan Karhutla. Persoalan Karhutla tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan kebakaran yang harus segera dipadamkan.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan dari sisi tata kelola lingkungan, pengawasan wilayah rawan, pengelolaan lahan gambut hingga pencegahan kebakaran sejak dini.
“Lihat saja apa yang dilakukan mereka di saat kabut asap terjadi. Tidak ada, hanya sibuk bagi-bagi masker dan mohon bantuan ke pusat dan minta bantuan motor trail. Apakah dengan begitu kabut asap berkurang. Justru seperti itu tidak menyentuh akar masalahnya, itulah mengapa karhutla di Sumsel seperti proyek. Jika tidak ada karhutla tidak dapat anggaran, setelah dapat anggaran tambah bingung untuk menggunakannya,” ujarnya.
Bagindo juga mendorong publik untuk mengevaluasi seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak kabut asap akibat karhutla. Bahkan jika perlu Gubernur, Walikota hingga Bupati harus mundur karena gagal mengatasi permasalahan karhutla.
“Kalau tidak mampu atau gagal saya rasa lebih baik mundur saja. Jadi saya tekankan lagi tidak ada cara lain dengan radikal break untuk menangani permasalahan karhutla ini,”pungkasnya. (LWM)
