RELUNG.ID – Pada akhirnya, kata enjoy tidak bisa diselamatkan dengan berbagai pembelaan di media sosial.
Setelah polemik bergulir dan menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir, Wali Kota Palembang Ratu Dewa akhirnya memilih menjelaskan persoalan melalui jalur komunikasi resmi dan media massa, sebelum kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
Pernyataan Ratu Dewa sebelumnya disampaikan saat Palembang tengah diselimuti kabut asap karhutla. Ia mengatakan masih merasa enjoy dan tetap menjalankan aktivitas olahraga, meski pada saat yang sama banyak warga mengeluhkan sesak napas.
Pernyataan tersebut kemudian ramai di media sosial dan mendapat sorotan, tidak hanya dari publik lokal tetapi juga media nasional.
Setelah polemik muncul, Pemerintah Kota Palembang memberikan klarifikasi. Kata enjoy dijelaskan bukan dalam arti menikmati kondisi kabut asap, melainkan menggambarkan sikap seorang pemimpin yang harus tetap tenang dan tidak ikut panik dalam menghadapi situasi krisis.
Penjelasan itu juga disampaikan kembali oleh Ratu Dewa kepada wartawan. Ia mengatakan seorang pemimpin harus tetap tenang agar bisa berpikir, berkoordinasi dan mengambil keputusan dengan baik.
Namun penjelasan tersebut tidak serta-merta menghentikan perdebatan. Di media sosial muncul berbagai akun yang ikut membela dan memberikan tafsir atas pernyataan tersebut.
Di titik inilah terlihat perbedaan kerja antara akun media sosial dan media massa. Akun pendukung boleh memberikan pembelaan. Influencer boleh menyampaikan pandangan. Tetapi aktivitas tersebut tidak otomatis menjadi kerja jurnalistik hanya karena ikut membicarakan sebuah berita.
Media massa bekerja dengan proses yang berbeda. Ada informasi yang dicari, sumber yang dikonfirmasi, pernyataan yang diuji, konteks yang diperiksa dan pihak yang diberitakan diberi ruang untuk menjelaskan. Dan ketika polemik enjoy semakin berkembang, jalur komunikasi itu kembali digunakan.
Pemerintah memberikan keterangan melalui kanal komunikasi resminya dan kepada media, sementara Ratu Dewa akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui akun resminya.
Pada Rabu (7/10/2026), Ratu Dewa mengakui pilihan katanya kurang tepat. Ia meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mengatakan dirinya menikmati kondisi tersebut.
“Pertama, saya minta maaf kepada masyarakat Kota Palembang kalau ucapan saya soal enjoy kemarin menyinggung atau membuat masyarakat merasa saya tidak peduli. Saya paham kondisi sekarang tidak mudah. Kabut asap ini berdampak ke masyarakat, terutama kesehatan anak-anak dan warga kita. Jadi tidak ada maksud saya untuk mengatakan bahwa saya senang atau menikmati kondisi seperti ini. Sama sekali tidak,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa pilihan kata yang digunakan memang kurang tepat. “Tapi saya akui, mungkin pilihan kata saya kurang tepat. Untuk itu saya mohon maaf. Yang jelas, saya tetap peduli dan kami di Pemerintah Kota Palembang akan terus bekerja untuk menangani persoalan ini dan melindungi masyarakat,” ujarnya.
Permintaan maaf tersebut menjadi titik penting dari polemik yang bermula dari satu kata. Bukan karena seorang kepala daerah harus selalu benar dalam setiap pernyataannya, tetapi karena dalam komunikasi publik, ketika sebuah ucapan menimbulkan persoalan, dibutuhkan penjelasan terbuka dan keberanian untuk mengakui kekeliruan.
Pakar komunikasi Dr Rahma Shanti Zinaida, M.I.Kom, mengatakan polemik enjoy menunjukkan pentingnya kemampuan pejabat publik membaca situasi sebelum menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Menurutnya, ketika masyarakat menghadapi ancaman kesehatan akibat kabut asap, pernyataan pemimpin akan dinilai bukan hanya berdasarkan maksud yang ingin disampaikan, tetapi juga konteks dan dampaknya terhadap perasaan warga.
“Itulah pentingnya seorang pejabat publik dalam memahami strategi berkomunikasi di saat menghadapi situasi krisis. Seorang wali kota atau kepala daerah itu merupakan leader opinion. Karena itu, pejabat harus semakin berhati-hati dalam memilih diksi, terutama ketika berbicara mengenai isu sensitif,” jelasnya.
Ia menilai permintaan maaf Ratu Dewa merupakan langkah penting untuk memperbaiki komunikasi publik yang sebelumnya menimbulkan perbedaan persepsi.
Meski demikian, Rahma menekankan bahwa kesiapan berkomunikasi seharusnya dibangun sebelum pejabat menyampaikan pernyataan kepada publik. Persiapan tersebut juga perlu melibatkan tim dan staf yang mendampingi kepala daerah.
“Sebenarnya lebih baik lagi kalau pejabatnya memiliki kesiapan sebelum menyampaikan pernyataan ke publik. Apalagi, pejabat juga punya tim dan dibantu oleh stafnya, jadi kesiapan komunikasi itu juga dibangun dalam tim sebelum disampaikan. Atau kalau memang belum siap, lebih baik diam,” tegasnya.
Ia mengingatkan, komunikasi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Ketika warga mengalami kesulitan bernapas, aktivitas terganggu, dan muncul kekhawatiran terhadap kesehatan keluarga, pesan pemerintah harus menunjukkan bahwa persoalan tersebut dipahami secara serius.
Media Bukan Sekadar Tempat Menyebarkan Pembelaan
Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah menyangkut hubungan pemerintah dengan media dan akun-akun pendukung di media sosial. Dalam perkembangan komunikasi digital, pemerintah memiliki banyak saluran untuk menyampaikan informasi.
Akun resmi, influencer, dan komunitas digital dapat membantu memperluas jangkauan pesan. Namun, fungsi penyebaran informasi tersebut berbeda dari kerja jurnalistik.
Media massa bekerja melalui proses pencarian informasi, verifikasi, konfirmasi, pemeriksaan konteks, dan pemberian ruang kepada pihak-pihak terkait. Proses tersebut memungkinkan pernyataan pejabat diuji serta ditempatkan dalam konteks persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Pengamat Sosial Bagindo Togar menilai pemerintah perlu menempatkan kritik media sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, bukan semata-mata sebagai ancaman terhadap citra pejabat.
“Boleh saja menggandeng akun publik, tapi harus jelas. Jangan ujug-ujug mereka yang hanya mengambil atau repost informasi kemudian digunakan untuk membela secara buta,” ungkapnya.
“Masyarakat sekarang tidak bodoh dan semua bisa menilai dengan dampak yang dirasakan langsung. Apakah dengan mengerahkan akun publik sebanyak-banyaknya kabut asap akan hilang, tentu tidak. Justru kinerja nyata itula yang dirasakan masyarakat luas ketimbang konten-konten yang ditampilkan di media sosial,” tambah Bagindo
Menurutnya, kritik dari media seharusnya tidak ditempatkan sebagai ancaman bagi pemerintah. Media, kata dia, justru dapat menjadi ruang koreksi bagi pemerintah ketika terjadi persoalan komunikasi maupun kebijakan.
“Intinya proses itu tidak pernah menghkianati hasil. Nah kalau prosesnya sudah salah tentu akan banyak menimbulkan masalah. Disinilah peran media menjadi koreksi bagi pemerintah. Harusnya momentum ini dijadikan evaluasi, bukan sibuk cuci tangan dengan mengerahkan buzzer karena itu tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Setelah polemik dan klarifikasi mengenai enjoy disampaikan, pekerjaan pemerintah tentu belum selesai. Karena itu, polemik komunikasi seharusnya tidak menggeser perhatian dari persoalan utama: bagaimana asap ditangani dan bagaimana warga dilindungi.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Ade Indra Chaniago mengatakan permintaan maaf Ratu Dewa seharusnya menjadi momentum untuk mengakhiri polemik dan kembali fokus pada penanganan karhutla.
“Sekarang kembali lagi fokus penanganan. Karena ini tidak bisa hanya dicegah hari ini. Ke depan ada potensi banjir, pencegahannya harus disiapkan dari sekarang. Kalau tidak, persoalan seperti ini akan berulang lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, setiap pernyataan kepala daerah punya bobot dan konsekuensi publik. Posisi tinggi menuntut kehati-hatian, bukan memutarbalikkan arti kata sesuka hati.
“Saya kira Wali Kota Ratu Dewa perlu lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan ke publik. Jangan sampai karena posisinya sebagai Wali Kota, semua istilah kemudian ditafsirkan sesuka hati,” katanya.
Lebih lanjut Ade mengatakan jangan sampai seorang kepala daerah berbicara hanya karena merasa memiliki panggung dan kewenangan. Setiap pernyataan kepala daerah memiliki konsekuensi publik dan dapat membentuk persepsi masyarakat.
Dia juga mengingatkan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tuntutan untuk berpikir sebelum berbicara, termasuk dalam membedakan kewenangan jabatan dengan tafsir pribadi.
“Jangan asal njeplak hanya karena merasa punya panggung dan kewenangan. Setiap pernyataan seorang kepala daerah punya konsekuensi publik dan bisa membentuk persepsi masyarakat,” pungkasnya. (tim)
