RELUNG.ID-Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran. Menurut Rocky, langkah tersebut dapat meredam potensi kemarahan publik sekaligus mencegah Presiden Prabowo Subianto terseret dalam polemik tersebut.
MK menyatakan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara.
Namun, dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026), mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat.
“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu,” kata Arsul.
Pertimbangan tersebut juga merujuk pada keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan. Dokumen pendukung surat penyetaraan pendidikan Gibran disebut berupa certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades, bukan ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan kelulusan.
Rocky Gerung menilai putusan MK telah mengalihkan persoalan tersebut ke ranah politik, terutama DPR RI. Ia menyebut mahkamah seolah-olah menghindari persoalan dengan tidak menerima gugatan, tetapi sekaligus mengungkap pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
“Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan, nah dua-duanya dimenangkan. Tapi implisit di dalam cuci tangan itu dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik ke DPR,” kata Rocky dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal.
Menurut Rocky, pertimbangan MK berpotensi membuat persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik semakin mengemuka dan dibahas di DPR.
“Jadi mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia menjadi mainan DPR. Jadi dia kirim bola panas ke DPR,” ujarnya.
Meski demikian, Rocky menilai pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu mengantisipasi potensi gejolak masyarakat sebelum persoalan tersebut dibahas lebih lanjut di DPR.
“Tetapi sebelum dibahas di DPR pun, yang harus kita cegah adalah amuk massa. Karena pada akhirnya orang merasa semua yang kita duga bahwa Gibran itu tidak mampu menunjukan ijazah aslinya akhirnya terbukti tuh. Impact politik dari keputusan mahkamah itu,” kata Rocky.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Rocky terhadap dampak politik putusan MK, bukan kesimpulan mahkamah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah atau tidak memenuhi syarat pencalonan.
Rocky juga mengingatkan agar persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak berkembang menjadi tekanan politik terhadap Presiden Prabowo.
“Jangan sampai isu ini kemudian dilengketkan pada presiden, bahwa presiden ternyata pasangannya ilegal. Padahal yang diincar cuman pak Wapresnya,” ujar Rocky.
Ia menilai akumulasi polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Gibran dapat memicu kemarahan publik. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan tanpa menyeret Prabowo ke dalam perdebatan yang sama.
Rocky berpendapat DPR dapat menjadi forum untuk membahas konsekuensi politik dari persoalan tersebut. Namun, ia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah meredakan ketegangan di tengah masyarakat.
Rocky Usulkan Gibran Mengundurkan Diri
Untuk mencegah potensi kerusuhan dan melindungi Prabowo dari dampak politik polemik tersebut, Rocky mengusulkan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Menunggu itu hari-hari ini semua orang gelisah. Nah, beban psikologi ini yang mau saya cairkan. Karena itu di dalam pikiran saya alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah presiden dikait-kaitkan dengan pasangan ilegal,” katanya.
Rocky menegaskan, usulan tersebut merupakan gagasan pribadi yang menurutnya dapat menjadi langkah awal untuk meredam ketegangan politik.
Ia juga meminta Gibran menunjukkan sikap kenegarawanan dalam menghadapi polemik yang berkembang setelah putusan MK.
“Itu tindakan awal untuk meminta Pak Gibran, Anda itu pada akhirnya harus bersikap negarawan. Ini proposal pikiran ya,” ujar Rocky.[YKP]
