Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Regional»Pemkot Palembang Beralih ke Sistem Sewa Mobil Dinas, Klaim Hemat Rp17,2 Miliar
Regional

Pemkot Palembang Beralih ke Sistem Sewa Mobil Dinas, Klaim Hemat Rp17,2 Miliar

ADMINBy ADMIN08/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Ilustrasi mobil dinas, Foto : Istimewa
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mengubah pola pengadaan kendaraan dinas. Jika sebelumnya kendaraan operasional diperoleh melalui pembelian, kini pemerintah kota beralih menggunakan skema sewa.

Perubahan kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat anggaran daerah hingga Rp17.275.171.709 atau sekitar Rp17,2 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nasir, mengatakan skema sewa dipilih sebagai alternatif untuk menekan beban pengelolaan aset kendaraan dinas.

Menurutnya, pengadaan kendaraan pemerintah tidak harus selalu dilakukan melalui pembelian. Ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan, mulai dari membeli, menyewa hingga menerima bantuan.

“Sewa itu sebagai mobil pengganti, pengganti pola. Dari pola pembelian, pengadaan kendaraannya kan bisa beli, bisa sewa, bisa kita minta atau dapat bantuan,” ujar Nasir, Sabtu (7/11/2026).

Ia menjelaskan, pembelian kendaraan dinas membuat pemerintah memiliki tanggung jawab jangka panjang terhadap aset tersebut. Mulai dari pencatatan administrasi, inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan hingga pengamanan kendaraan.

Bahkan, ketika kendaraan tidak lagi layak digunakan, pemerintah masih harus mengurus proses penghapusan aset hingga pelelangan.

Beban tersebut berbeda dengan skema sewa. Dalam mekanisme ini, pemeliharaan kendaraan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sesuai kontrak kerja sama. Pemkot hanya berkewajiban menggunakan kendaraan untuk menunjang operasional pemerintahan.

“Kalau kita sewa, berarti pemeliharaannya tidak lagi menjadi tanggung jawab kita. Tahunya kita pakai. Tanggung jawab kita cuma memanfaatkannya, operasionalnya, beli minyak saja,” jelasnya.

Nasir mencontohkan, berbagai kerusakan dan kebutuhan perawatan kendaraan seperti aki soak, ban rusak, pajak kendaraan hingga penggantian oli cukup dilaporkan kepada penyedia jasa.

Dengan begitu, Pemkot tidak perlu mengalokasikan tenaga dan mengurus sendiri setiap kebutuhan perawatan kendaraan.

“Kalau sewa, soak baterai tinggal telepon. Ban rusak tinggal telepon. Pajak mati tinggal telepon. Ganti oli pun tinggal telepon. Sehingga itu akan lebih terkendali dari segi SPI. Perawatan dan pemeliharaan terukur dan manfaatnya optimal,” katanya.

Keuntungan lain dari sistem sewa adalah tersedianya kendaraan pengganti ketika mobil operasional harus masuk bengkel. Fasilitas tersebut dinilai penting agar aktivitas kedinasan tidak terganggu akibat kendaraan mengalami kerusakan.

“Kalau mobil yang kita sewa masuk bengkel, ada mobil pengganti. Jadi kita tidak kehilangan manfaat atas adanya mobil itu,” ujarnya.

Dari sisi keamanan, kendaraan sewa juga dilengkapi perlindungan asuransi. Ketentuan mengenai tanggung jawab jika terjadi kecelakaan maupun kehilangan kendaraan diatur dalam kontrak antara Pemkot dan penyedia jasa.

Melalui skema tersebut, Pemkot Palembang berharap pengeluaran untuk kendaraan dinas lebih terkendali. Selain mengklaim penghematan hingga Rp17,2 miliar, kebijakan ini juga diarahkan untuk mengurangi beban pemeliharaan serta risiko pengelolaan aset kendaraan milik daerah. (DSK)

Mobil Dinas Pemkot Palembang Sewa Mobil Dinas
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticlePKB Muara Enim Bangun Tradisi Intelektual, Bedah Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati
Next Article PKB Muara Enim Bedah Pemikiran Cokroaminoto dan Ali Syari’ati tentang Sosialisme Islam
ADMIN

Related Posts

Regional

Sengketa Lahan dengan Bumi Gema Gempita, Ratusan Warga Datang dengan Truk dan Sepeda

18/11/20269 Views
Regional

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Korupsi hingga Penipuan Masuk Cakupan

18/11/20266 Views
Regional

Karhutla Berlalu, 108 Bencana Mengintai Sumsel Sepanjang 2026

18/11/20264 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,706 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,447 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,372 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?