RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mengubah pola pengadaan kendaraan dinas. Jika sebelumnya kendaraan operasional diperoleh melalui pembelian, kini pemerintah kota beralih menggunakan skema sewa.
Perubahan kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat anggaran daerah hingga Rp17.275.171.709 atau sekitar Rp17,2 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nasir, mengatakan skema sewa dipilih sebagai alternatif untuk menekan beban pengelolaan aset kendaraan dinas.
Menurutnya, pengadaan kendaraan pemerintah tidak harus selalu dilakukan melalui pembelian. Ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan, mulai dari membeli, menyewa hingga menerima bantuan.
“Sewa itu sebagai mobil pengganti, pengganti pola. Dari pola pembelian, pengadaan kendaraannya kan bisa beli, bisa sewa, bisa kita minta atau dapat bantuan,” ujar Nasir, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, pembelian kendaraan dinas membuat pemerintah memiliki tanggung jawab jangka panjang terhadap aset tersebut. Mulai dari pencatatan administrasi, inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan hingga pengamanan kendaraan.
Bahkan, ketika kendaraan tidak lagi layak digunakan, pemerintah masih harus mengurus proses penghapusan aset hingga pelelangan.
Beban tersebut berbeda dengan skema sewa. Dalam mekanisme ini, pemeliharaan kendaraan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sesuai kontrak kerja sama. Pemkot hanya berkewajiban menggunakan kendaraan untuk menunjang operasional pemerintahan.
“Kalau kita sewa, berarti pemeliharaannya tidak lagi menjadi tanggung jawab kita. Tahunya kita pakai. Tanggung jawab kita cuma memanfaatkannya, operasionalnya, beli minyak saja,” jelasnya.
Nasir mencontohkan, berbagai kerusakan dan kebutuhan perawatan kendaraan seperti aki soak, ban rusak, pajak kendaraan hingga penggantian oli cukup dilaporkan kepada penyedia jasa.
Dengan begitu, Pemkot tidak perlu mengalokasikan tenaga dan mengurus sendiri setiap kebutuhan perawatan kendaraan.
“Kalau sewa, soak baterai tinggal telepon. Ban rusak tinggal telepon. Pajak mati tinggal telepon. Ganti oli pun tinggal telepon. Sehingga itu akan lebih terkendali dari segi SPI. Perawatan dan pemeliharaan terukur dan manfaatnya optimal,” katanya.
Keuntungan lain dari sistem sewa adalah tersedianya kendaraan pengganti ketika mobil operasional harus masuk bengkel. Fasilitas tersebut dinilai penting agar aktivitas kedinasan tidak terganggu akibat kendaraan mengalami kerusakan.
“Kalau mobil yang kita sewa masuk bengkel, ada mobil pengganti. Jadi kita tidak kehilangan manfaat atas adanya mobil itu,” ujarnya.
Dari sisi keamanan, kendaraan sewa juga dilengkapi perlindungan asuransi. Ketentuan mengenai tanggung jawab jika terjadi kecelakaan maupun kehilangan kendaraan diatur dalam kontrak antara Pemkot dan penyedia jasa.
Melalui skema tersebut, Pemkot Palembang berharap pengeluaran untuk kendaraan dinas lebih terkendali. Selain mengklaim penghematan hingga Rp17,2 miliar, kebijakan ini juga diarahkan untuk mengurangi beban pemeliharaan serta risiko pengelolaan aset kendaraan milik daerah. (DSK)

