RELUNG.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan seorang tersangka tindak pidana perpajakan berinisial L beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Belitung Timur.
Tersangka yang merupakan Direktur CV LCP tersebut diduga melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II (P-22) dilaksanakan pada Jumat (6/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Ega Fitrinawati, menjelaskan bahwa tersangka diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan kewajiban PPN untuk masa pajak Januari dan April 2021. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut, pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
“Sebelum penyidikan berlanjut hingga tahap penuntutan, tersangka telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui mekanisme administratif,” katanya, Senin (9/11/2026).
Upaya tersebut berupa pembayaran pokok pajak beserta sanksi administrasi. Namun, kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh tersangka sehingga proses hukum tetap dilanjutkan.
Selanjutnya, perkara tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.
Ega menegaskan, penyelesaian perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan hasil koordinasi lintas lembaga penegak hukum.
Koordinasi tersebut melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Korwas PPNS Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kejaksaan Negeri Belitung Timur.
“Penyelesaian perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan hasil koordinasi antara PPNS Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Korwas PPNS Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kejaksaan Negeri Belitung Timur,” jelasnya.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari komitmen DJP dalam memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan.
Sinergi dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat menekan praktik pelanggaran perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara.
DJP juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi wajib pajak lainnya agar menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan. (CKM)

