RELUNG.ID – Pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) 11 perusahaan perkebunan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki investor asing, mulai dari Korea Selatan, Malaysia, hingga Singapura.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, pencabutan HGU dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi menjadi penyebab karhutla.
“Kalau dilihat dari BO-nya, atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2026).
Selain investor asing, sejumlah perusahaan juga diketahui memiliki pemegang saham dari dalam negeri. Namun, Nusron belum bersedia mengungkap identitas para pemilik perusahaan tersebut.
“Dari 11 itu, kita buat beberapa klaster,” tuturnya.
Nusron menjelaskan, pencabutan HGU terhadap 11 perusahaan tersebut dibagi ke dalam tiga klaster berdasarkan tingkat pelanggaran, status perizinan, hingga kondisi lahan yang dikelola.
Klaster pertama mencakup perusahaan yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran serius. Salah satunya PT MIB dengan luas HGU mencapai 4.000 hektare yang dicabut seluruhnya karena kebakaran terjadi di lebih dari 50 persen wilayah konsesi.
Selain tingkat kebakaran yang tinggi, perusahaan tersebut juga tercatat mengalami kejadian kebakaran berulang. Pemerintah turut menemukan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.
“Kemudian kejadian berulang. Kemudian, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada,” ungkap Nusron.
Klaster kedua terdiri atas perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020. Lahan-lahan tersebut dipastikan akan diambil alih oleh negara.
Dalam klaster ini, pemerintah mencabut HGU PT RKA seluas 11.558 hektare serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron juga menyebut PT SPT BSLT dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare sebagai bagian dari kelompok perusahaan yang masa HGU-nya telah habis.
Sementara itu, klaster ketiga menyasar perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Perusahaan yang masuk dalam kelompok ini meliputi PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AIR seluas 5.134 hektare, serta PT SAE seluas 1.510 hektare.
Di luar 11 perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN masih melakukan pendalaman terhadap tiga perusahaan lain yang berpotensi mengalami pencabutan HGU.
Pemerintah saat ini tengah melakukan inspeksi fisik ke lapangan serta pengukuran dan verifikasi data untuk menentukan apakah pencabutan izin dilakukan secara menyeluruh atau hanya pada sebagian lahan.
“Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” kata Nusron.
Berikut daftar 11 perusahaan yang dicabut HGU nya.
Kalimantan Selatan:
- PT NMIB di Kabupaten Banjar.
Kalimantan Barat:
- PT RKA di Kabupaten Melawi
- PT SKM di Ketapang,
- PT SAE di Kabupaten Landak
- PT ANI di Kabupaten Landak,
- PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya,
- PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu,
- PT API di Kabupaten Ketapang.
Kalimantan Timur:
- PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara
- PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara. (YSF)

