RELUNG.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi sumber daya alam dan mengubah arah pembangunan yang selama ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan industri ekstraktif dibandingkan keselamatan lingkungan dan masyarakat.
Desakan tersebut disuarakan melalui kampanye kreatif bertajuk Dari Sungai Musi, Hentikan Eksploitasi Alam dan Utamakan Kehidupan! di kawasan Sungai Musi, Palembang, Minggu (9/11/2026).
Kepala Divisi Advokasi WALHI Sumsel, Galang Suganda, menilai krisis iklim bukan sekadar persoalan perubahan cuaca dan peningkatan emisi karbon. Persoalan ini juga menyangkut keadilan ekologis, keselamatan manusia, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan di Sumsel tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri ekstraktif, ekspansi pertambangan dan perkebunan, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Dampaknya dirasakan masyarakat melalui meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, hingga hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat,” kata Galang, Selasa (10/11/2026).
Kampanye tersebut digelar bertepatan dengan pembukaan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Türkiye. WALHI Sumsel ingin mengirimkan pesan bahwa komitmen iklim pemerintah tidak boleh berhenti pada pernyataan politik di forum internasional.
Galang juga mengingatkan agar agenda transisi energi tidak menjadi kedok bagi munculnya eksploitasi baru. Proyek energi yang mengatasnamakan pembangunan rendah karbon tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.
“Atas nama transisi energi dan pembangunan rendah karbon, berbagai proyek energi tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan, hak masyarakat, serta keberlanjutan ruang hidup,” tegasnya.
Ia menilai transisi energi tidak cukup hanya mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Pemerintah juga harus membenahi tata kelola energi agar lebih demokratis, adil, terjangkau, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
WALHI turut mengkritisi kebijakan iklim yang berpotensi melahirkan false solutions atau solusi palsu. Kebijakan semacam ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan pasar dan keuntungan korporasi daripada keselamatan manusia serta keberlanjutan ekosistem.
Galang menegaskan, perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal harus menjadi bagian penting dalam kebijakan iklim. Sebab, mereka memiliki peran besar dalam menjaga hutan, wilayah kelola, dan keberlangsungan ekosistem.
Dalam momentum COP31, WALHI Sumsel menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil dan mempercepat transisi energi berkeadilan. Pengembangan energi terbarukan harus dipastikan tidak mengorbankan lingkungan maupun masyarakat.
Kedua, mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Pengakuan wilayah kelola, perlindungan ruang hidup, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus menjadi fondasi kebijakan iklim.
Ketiga, menghentikan eksploitasi alam dan memulihkan lingkungan hidup. Pemerintah didesak memperkuat pengawasan, menindak aktivitas perusakan lingkungan, serta memastikan pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat terdampak.
“Bagi WALHI Sumsel, momentum COP31 seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan yang selama ini masih menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu orientasi utama,” pungkasnya. (DSK)

