RELUNG.ID- Grup selebritas The Dudas Minus One yang beranggotakan Ariel NOAH, Desta, Gading Marten, dan Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp10,8 miliar yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram @dudasminusone pada Selasa malam (10/11/2026), Ariel, Desta, dan Gading menjelaskan sejumlah hal terkait kerja sama tersebut. Mereka merasa perlu menyampaikan klarifikasi secara langsung karena isu yang berkembang telah berdampak secara personal, terutama terhadap keluarga dan anak-anak mereka.
Ariel NOAH secara khusus membantah anggapan bahwa anggaran Rp10,8 miliar tersebut seluruhnya masuk ke kantong pribadi para personel. Menurut dia, nilai kerja sama itu mencakup berbagai keluaran konten, kebutuhan produksi, logistik, hingga transportasi yang pengelolaannya berada di pihak Rans.
“Yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan. Value-nya tuh segitu, jadi kayak istilahnya kalau zaman sekarang tuh rate card-nya gitu lah,” ujar Ariel.
Gading Marten menjelaskan, kerja sama antara instansi pemerintah dan pekerja seni merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menghasilkan konten edukasi maupun promosi daerah.
Dalam kerja sama dengan KKP, The Dudas Minus One terlibat dalam pembuatan konten yang berfokus pada promosi daerah, pulau-pulau terluar, serta edukasi mengenai sektor kelautan.
Ariel mengungkapkan, salah satu alasan mereka menerima tawaran tersebut karena menemukan banyak informasi penting yang perlu diketahui masyarakat. Hal itu mereka dapatkan saat mengunjungi sejumlah wilayah, di antaranya Rote dan Natuna.
Saat berada di Rote, mereka memperoleh informasi bahwa Indonesia masih mengimpor hampir 3 juta ton garam setiap tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi kelautan yang besar.
Melalui program KKP, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam hingga 5 juta ton agar Indonesia dapat mencapai surplus dan mandiri.
Sementara di Natuna, mereka melihat langsung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut dari praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Mereka juga mendengar kesaksian nelayan mengenai manfaat program pemerintah.
“Itulah fungsi kita ada di sana ya, untuk meng-amplify apa yang sedang dikerjakan dan meningkatkan kualitas nelayan,” kata Ariel.
Di akhir klarifikasi, Desta dan Gading menegaskan bahwa kerja sama yang mereka jalankan dilakukan secara profesional, transparan, serta mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Mereka juga menyerahkan penjelasan lebih rinci kepada pihak manajemen Rans dan KKP agar polemik anggaran Rp10,8 miliar tersebut dapat diluruskan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.[YKP]

