RELUNG.ID – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palembang mulai berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Kondisi tersebut bahkan memicu penyempitan badan jalan di beberapa titik dan menimbulkan kepadatan kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.
Menyikapi situasi itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bergerak cepat dengan memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang guna mengurai kemacetan yang terjadi.
Menurut Dewa, persoalan antrean BBM tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah kota karena berkaitan dengan kebijakan distribusi energi yang melibatkan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Kalau kaitan untuk antrean di SPBU imbas kenaikan harga, kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Pak Gubernur. Karena persoalan ini juga berkaitan dengan pemerintah pusat,” kata Dewa, Minggu (14/6/2026).
Ia menjelaskan, kemacetan yang terjadi di sekitar SPBU bukan sekadar mengganggu pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menurunkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat yang setiap hari bergantung pada kelancaran mobilitas di dalam kota.
Karena itu, Pemerintah Kota Palembang terus mendorong koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumsel agar antrean kendaraan tidak semakin meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan.
“Kami mendorong dan terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur supaya jangan sampai ada antrean, khususnya di pusat-pusat kota. Jangan sampai kondisi menjadi terlalu padat,” ujarnya.
Dewa mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU untuk melihat kondisi di lapangan. Dari hasil peninjauan tersebut, antrean kendaraan memang terlihat cukup panjang dan berdampak pada penyempitan ruas jalan yang digunakan masyarakat.
“Saya sudah memantau beberapa titik SPBU. Antrean yang terjadi cukup banyak mengakibatkan kepadatan dan penyempitan jalan bagi pengguna transportasi darat,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan penambahan fasilitas pengisian atau pompa BBM di SPBU yang mengalami lonjakan antrean, Dewa menilai opsi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan. Namun, keputusan teknis tetap harus dibahas bersama pemerintah provinsi dan pihak terkait.
“Semua kemungkinan bisa dilakukan, tetapi tentu perlu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi,” katanya.[THQ]
