RELUNG.ID- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dikabarkan telah menerbitkan surat pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan tersebut disebut berlaku sejak Rabu (11/11/2026).
Informasi itu mencuat setelah salinan keputusan bernomor 206 Tahun 2026 diunggah akun Instagram @bocoraluspolitik.
Dalam dokumen tersebut, Kemendikdasmen mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Keputusan itu juga menyatakan surat keterangan penyetaraan yang sebelumnya diterbitkan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Kesatu, mencabut surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019. Kedua, menyatakan menarik surat keterangan tersebut yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi salinan keputusan tersebut.
Pencabutan ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terhadap keabsahan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan Kemendikdasmen mencabut dokumen yang diterbitkan pada 2019 itu.
Putusan tersebut diketok pada 30 Oktober 2026, sedangkan salinan lengkapnya dirilis pada Selasa (10/11/2026).
“Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” demikian bunyi amar putusan MA.
Gugatan tersebut diajukan seorang warga bernama Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
Perkara itu sebelumnya tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi putusan pengadilan tingkat banding tetap menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Tidak puas dengan hasil tersebut, Subhan mengajukan kasasi ke MA. Pada tingkat kasasi, majelis hakim mengabulkan gugatan yang diajukan pemohon.
Dalam pertimbangannya, MA menyoroti dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran yang menggunakan dokumen certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Dokumen-dokumen tersebut dinilai tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.
Putusan MA tersebut juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran sebagai dasar pengurusan surat penyetaraan pendidikan pada 2019.
Namun, MK tidak menerima gugatan para pemohon karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa hasil pemilihan presiden.[YKP]

