RELUNG.ID- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Praktik yang diduga melibatkan empat perwira tinggi Polri tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam pengungkapan di hadapan Komisi III DPR RI, terungkap dugaan rantai perintah penyadapan yang bermula dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah tersebut diduga diteruskan melalui sejumlah pejabat hingga akhirnya dilaksanakan oleh tim teknis.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, perkara tersebut bermula ketika Ahrie Sonta (AS) yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
“Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati, perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan, Suyudi mengungkap lima tahapan modus operandi yang diduga digunakan dalam praktik tersebut. Mulai dari pemberian perintah, memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data.
Pada tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) melalui Slamet Uliandi (SU), kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso (EH) dan Ahrie Sonta (AS).
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” jelasnya.
Tahap kedua adalah provisioning, yakni proses memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Dalam proses tersebut, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor target tanpa melalui verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan penyadapan, petugas diduga menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman percakapan. Hasil rekaman tersebut kemudian diolah menjadi transkrip.
Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan. Hasil tersebut diduga disampaikan secara berjenjang kepada Kabagmon, Slamet Uliandi, hingga Jenderal Listyo Sigit.
Adapun tahap terakhir berkaitan dengan penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta yang kemudian dilaksanakan tim TSU.[YKP]

