RELUNG.ID– Daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri terus bertambah. Terbaru, pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta dua jurnalis ternama, Najwa Shihab dan Alfito Deannova, disebut turut menjadi sasaran penyadapan.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto membenarkan bahwa Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
“Benar, artis RA dan istrinya, NS,” kata Suhermanto saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Raffi Ahmad sendiri saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Selain Raffi dan Nagita, dua jurnalis yakni Najwa Shihab dan Alfito Deannova juga diduga menjadi sasaran penyadapan. Keempat nama tersebut menambah daftar pihak yang sebelumnya diungkap Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menyebut, berdasarkan hasil penyidikan sementara, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, hingga lembaga negara.
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” ujar Suyudi.
Ia menegaskan, daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang masih berlangsung.
Dalam pemaparannya di Komisi III DPR RI, Suyudi juga menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam daftar institusi yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Meski demikian, KPK meyakini dugaan penyadapan tersebut tidak berkaitan dengan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT).
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, informasi yang berkaitan dengan perkara di luar penanganan KPK tidak memiliki hubungan dengan kegiatan penyadapan tersebut.
“Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” kata Ahmad di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Dalam perkara ini, selain mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, terdapat tiga jenderal bintang dua lainnya yang diduga terlibat, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut bermula dari perintah Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi yang saat itu menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP (Sigit) melalui SU (Slamet Uliandi),” kata Suyudi.
Perintah tersebut kemudian diduga diteruskan Slamet kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Menurut Suyudi, instruksi penyadapan disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, perintah tersebut diduga tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Suyudi juga menyebut Listyo Sigit diduga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Hal itu berkaitan dengan dugaan peran Listyo yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang saat itu menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.
“Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ungkap Suyudi.
Dalam materi penyidikan, Listyo Sigit diduga menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya melalui perintah kepada Ahrie Sonta.
Ahrie diduga meneruskan instruksi tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan seseorang berinisial TK, yang belakangan diketahui berpangkat brigadir jenderal, untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Proses penanganan perkara ini juga bergulir di internal Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Irjen Pol Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri. Namun, Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, Divisi Propam Polri dijadwalkan menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).
Adapun sidang etik terhadap Listyo Sigit dan Irjen Slamet Uliandi akan dilaksanakan secara bertahap.[YKP]

