RELUNG.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis pekan lalu.
“Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
“Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” lanjutnya.
Selain Suharyanto, penyidik juga memeriksa seorang deputi BNPB yang masih berstatus anggota TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan atau Korsespim di lingkungan BNPB.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap ketiganya dilakukan untuk mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di BNPB, termasuk mekanisme penunjukan langsung terhadap sejumlah vendor atau penyedia barang dan jasa.
Penyidik mendalami dugaan adanya benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek. KPK juga menemukan indikasi berbagai modus pemberian kickback dalam proses pengadaan tersebut.
“Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback,” ungkap Budi.
Dia menambahkan, koordinasi antara KPK dan Puspom TNI terus dilakukan untuk mendukung proses penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berasal dari lingkungan militer.
Pemeriksaan bersama tersebut, kata Budi, berjalan baik dan penyidik telah memperoleh sejumlah keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka. Bima diduga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BNPB.
Bima merupakan salah satu tersangka dalam klaster pertama, yakni perkara dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa periode 2024-2026.
KPK menduga sejumlah vendor yang mendapatkan proyek melalui mekanisme penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima, yang saat itu berstatus sebagai tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK membagi penyidikan ke dalam dua klaster.
Pada klaster pertama, terdapat lima tersangka, yakni Gery Prasetiawan dari pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bima Setiawan sebagai tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto, serta Richard Erlangga yang juga merupakan tenaga ahli Suharyanto.
Sementara itu, klaster kedua melibatkan empat tersangka, yakni Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarian, dan Gery Prasetiawan.
KPK masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, termasuk aliran keuntungan yang diduga berasal dari penunjukan langsung sejumlah vendor.[YKP]

