RELUNG.ID-Selain PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dan PT Golden Blossom Sumatra (GBS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan juga mengadukan perusahaan pelat merah PTPN VII Cinta Manis ke Polda Sumsel terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di wilayah konsesi perusahaan.
Dalam investigasinya, Walhi Sumsel menemukan sejumlah titik bekas kebakaran di areal konsesi PTPN VII Cinta Manis. Pemantauan dilakukan tim investigasi pada 14-15 September 2026.
Hasilnya, ditemukan lima sampel lokasi kebakaran yang berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen. Tim juga mendapati aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di dalam wilayah konsesi perusahaan.
Temuan tersebut dinilai perlu didalami penyidik untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus memastikan prosedur operasional yang diterapkan perusahaan.
Walhi menilai temuan terbaru itu tidak bisa dilepaskan dari riwayat kebakaran berulang di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis. Kebakaran sebelumnya tercatat terjadi pada 2015, 2019, dan 2023.
“Dan pada tahun 2026, terjadi karhutla lagi di tiga perusahaan itu,” kata perwakilan Walhi Sumsel, Galang.
Menurut Galang, kejadian berulang tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Penyidik perlu memeriksa secara menyeluruh sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
Pemeriksaan juga harus mencakup tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi. Hal ini penting untuk memastikan apakah upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan lingkungan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Walhi juga menilai pertanggungjawaban hukum tidak boleh berhenti pada peristiwa kebakaran semata. Penegak hukum perlu mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk keterlibatan pengurus dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.
“Kami desak polisi mengusut penyebab karhutla di wilayah konsesi ketiga perusahaan itu, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian. Kami minta juga proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, berkeadilan, dan menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada publik,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic membenarkan adanya pengaduan dari Walhi Sumsel.
Ia menjelaskan, pengurus Walhi datang untuk berkonsultasi terkait temuan investigasi lapangan mengenai karhutla di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut.
“Ya, ada aduan dari WALHI Sumsel, belum masuk ke laporan polisi,” singkat Ronni. [YSF]

