RELUNG.ID-Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar memastikan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola pertambangan agar kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo secara tegas meminta jajaran kementerian terkait, terutama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, memastikan hasil pengelolaan seluruh izin tambang memberikan porsi yang lebih besar bagi negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.
Prabowo menilai kekayaan sumber daya alam Indonesia selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional. Padahal, kekayaan mineral dan berbagai komoditas strategis di Tanah Air telah menjadi incaran bangsa-bangsa lain selama ratusan tahun.
Menurutnya, kedatangan bangsa asing ke Nusantara sejak dahulu tidak terlepas dari melimpahnya potensi sumber daya alam Indonesia.
“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke Nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di Nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga menyoroti praktik pengelolaan kekayaan alam yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menyebut sebagian hasil eksploitasi sumber daya alam justru dibawa ke luar negeri tanpa memberikan dampak ekonomi yang sebanding bagi masyarakat Indonesia.
“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegasnya.
Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah tengah memperbaiki sistem ekonomi nasional, termasuk membenahi praktik penyalahgunaan kewenangan dan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia ingin kekayaan negara tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok atau pihak tertentu, tetapi juga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Prabowo mengatakan pembenahan tersebut harus mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Ia menegaskan sistem ekonomi kekeluargaan bukan gagasan pribadi, melainkan amanat para pendiri bangsa yang harus kembali menjadi landasan pengelolaan perekonomian nasional.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” katanya.
Selain pembenahan sektor ekonomi, Prabowo meminta para pemimpin politik memiliki keberanian untuk mengoreksi berbagai penyimpangan dalam sistem pemerintahan.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah ketua umum partai politik mengenai pentingnya melakukan perbaikan demi kepentingan bangsa.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujar Prabowo.
Tidak hanya sektor pertambangan, Presiden juga menyoroti pengawasan ekspor komoditas nasional. Pemerintah, kata dia, menerapkan mekanisme ekspor satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk untuk mencegah manipulasi laporan volume komoditas.
Dengan sistem tersebut, pemerintah ingin memastikan jumlah barang yang diekspor sesuai dengan laporan sehingga potensi kebocoran penerimaan negara dapat ditekan.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Prabowo. [YSF]

