RELUNG.ID-Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) memeriksa 11 personel terkait dugaan pelanggaran dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada momentum Hari Pahlawan.
Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabidpropam) Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, mengatakan hingga Jumat (13/11/2026), sebanyak 11 personel telah dimintai keterangan. Namun, pemeriksaan masih berlangsung dan jumlah personel yang diperiksa berpotensi bertambah.
“Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel. Dan tentunya ini sampai saat ini pun kita masih berproses terus,” katanya di Sleman, dikutip dari Antara.
Satya menjelaskan, pendalaman tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap anggota kepolisian. Bidpropam juga mengumpulkan dan menganalisis berbagai rekaman untuk mengetahui situasi di lapangan saat kericuhan terjadi.
“Ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah, termasuk juga analisa-analisa video yang kami akan lakukan analisa juga akan bertambah, baik yang berdasarkan CCTV yang di sekitar lokasi maupun yang didapat dari media sosial yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, Polda DIY belum memastikan bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh personel yang telah diperiksa. Seluruh dugaan masih dalam tahap pendalaman.
Penanganan dugaan pelanggaran personel di Yogyakarta tersebut turut menjadi sorotan Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka membandingkannya dengan penanganan kasus kekerasan terhadap dua jurnalis di Palembang, yakni Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PALTV.
Keduanya mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi pada Selasa (13/10/2026).
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, menilai penanganan kasus tersebut belum memuaskan. Menurutnya, pengungkapan perkara belum sepenuhnya menjawab tuntutan insan pers agar seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum.
“Kami tetap menuntut pengusutan tuntas serta pengungkapan kasus pengeroyokan dua wartawan yang terjadi di Palembang ini. Kami anggap penanganannya masih belum memuaskan. Karena itu, kami meminta Polda Sumsel terus mengungkap kasus ini secara tuntas dan menangkap aktor intelektual di balik kejadian tersebut,” ujar Ardhy.
Ia mengaku hingga aksi jilid II digelar, Koalisi Pers Sumsel belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai perkembangan maupun tahapan penanganan perkara tersebut.
Ardhy kemudian membandingkan proses penanganan di Yogyakarta dengan kasus di Palembang. Ia mempertanyakan lambannya perkembangan penyidikan terhadap kekerasan yang dialami dua jurnalis tersebut.
“Kalau melihat pengusutan pihak kepolisian di DIY dan Palembang ini kami melihatnya sangat berbeda. Kenapa di Palembang ini sangat lambat sekali, seperti apa prosesnya, sampai di mana penyidikan tersebut kita tidak mengetahui. Padahal yang jadi korban jelas adalah wartawan yang bekerja dilindungi sesuai undang-undang,” jelasnya.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan, komitmen penegakan hukum harus dibuktikan melalui proses yang transparan dan menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Mereka juga mendesak kepolisian menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik.
“Tuntutan kita masih sama, agar diusut tuntas dan bongkar dugaan keterlibatan oknum. Jika tidak ada kemajuan, kami akan membawa kasus ini ke tingkat nasional dengan mendatangi Mabes Polri, DPR RI, Kompolnas, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, dan Ombudsman,” pungkasnya. [YSF]

