RELUNG.ID – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong peningkatan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Upaya tersebut diperkuat melalui pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel Tahun 2026 yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Pembentukan forum tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja sekaligus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Sumsel.
Kepala Disnakertrans Sumsel, H Indra Bangsawan mengatakan, pembentukan forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi wadah koordinasi, tetapi juga menghasilkan komitmen dan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2026, diharapkan terbangun komitmen dan langkah nyata seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, memperluas cakupan kepesertaan, serta mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh di Sumsel,” ujar Indra dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, FGD tersebut merupakan tahapan awal pembentukan Forum Kepatuhan di Sumsel.
Menurutnya, forum serupa telah terbentuk di 15 provinsi di Indonesia. Pembentukannya merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Melalui instruksi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diminta berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk kejaksaan, untuk mempercepat optimalisasi program dan memperkuat penegakan kepatuhan.
“BPJS Ketenagakerjaan diamanahkan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh lembaga, kementerian, dan semua pihak, termasuk Kejaksaan Agung yang diwakili Kejati dalam forum kewilayahan atau di tingkat provinsi,” jelas Kuncoro.
Ia mengatakan, pembentukan forum kepatuhan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Kuncoro menyebutkan, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel membawahi lima provinsi. Pembentukan Forum Kepatuhan di Sumsel menjadi langkah awal yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lainnya.
“Kami di Kanwil Sumbagsel mengelola lima provinsi. Kesempatan pertama ini, Forum Kepatuhan Provinsi Sumsel menjadi yang pertama kali kami lakukan. Harapan kami, forum ini dapat menjadi contoh yang baik,” katanya.
Lebih lanjut, Kuncoro mengungkapkan, cakupan perlindungan atau Universal Coverage Jamsostek di Sumsel saat ini baru mencapai hampir 27 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tenaga kerja yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jika dirinci berdasarkan segmen kepesertaan, perlindungan bagi pekerja penerima upah telah mencapai sekitar 68 persen atau mendekati 70 persen. Sementara itu, cakupan perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah masih berada di bawah 10 persen.
“Mayoritas memang di segmen penerima upah. Perlindungan sudah mencapai 68 persen atau hampir 70 persen, sedangkan di segmen bukan penerima upah masih di bawah 10 persen,” ungkapnya.
Rendahnya cakupan perlindungan, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah, menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama. Karena itu, keberadaan Forum Kepatuhan diharapkan mampu mendorong peningkatan kepesertaan sekaligus memastikan semakin banyak pekerja di Sumsel memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (YSF)

