RELUNG. ID-Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Polri setelah terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Mabes Polri yang digelar pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan majelis sidang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Eko Hadi.
“Sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam.
Selain sanksi administratif, majelis juga menyatakan perbuatan Eko Hadi sebagai pelanggaran etik berat dan masuk kategori perbuatan tercela.
“Terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan perbuatan tercela,” jelasnya.
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi tidak menerima begitu saja putusan tersebut. Ia memutuskan mengajukan banding atas hasil sidang etik yang dijalaninya.
“Atas putusan ini, EHS menyatakan banding,” ucap Trunoyudo.
Usai menjalani sidang KKEP, Irjen Eko yang terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru langsung dibawa kembali ke Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, untuk menjalani masa penahanan.
Dengan keputusan tersebut, proses etik terhadap Eko Hadi telah menghasilkan putusan PTDH. Namun, upaya banding yang diajukannya menjadi tahapan lanjutan dalam proses penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri. [YSF]

