RELUNG.ID – Pemerintah Kota Palembang mulai mengkaji lokasi alternatif untuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di kawasan Pasar 16 Ilir.
Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah Taman Nusa Indah, meski kawasan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Rencana relokasi ini menjadi bagian dari upaya penataan sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang yang selama ini menghadapi persoalan kemacetan, parkir liar, hingga aktivitas perdagangan yang memanfaatkan badan jalan.
Selain Pasar 16 Ilir, penataan juga menyasar Pasar Lemabang dan Pasar Kuto. Ketiga kawasan tersebut masuk dalam prioritas penertiban yang melibatkan Pemerintah Kota Palembang bersama kepolisian.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan penataan kawasan pasar membutuhkan langkah menyeluruh agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengabaikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Menurutnya, relokasi menjadi salah satu opsi untuk mengatasi persoalan PKL, khususnya di kawasan Pasar 16 Ilir. Namun, penentuan lokasi baru masih dalam tahap pembahasan dan memerlukan koordinasi lintas pemerintahan.
“Rencana kita ada salah satu opsinya di Taman Nusa Indah, walaupun itu aset Pemerintah Provinsi,” kata Ratu Dewa.
Ia menjelaskan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan oleh tim khusus di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pemkot Palembang juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengkaji kemungkinan pemanfaatan lokasi tersebut.
Persoalan penataan pasar ini turut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut penertiban PKL dan parkir liar di Ruang Rapat Parameswara, Setda Kota Palembang, Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, Pemkot Palembang, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah menyatakan kepolisian siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam menertibkan kawasan pasar.
Ia menegaskan, apabila dalam proses penertiban ditemukan indikasi pungutan liar (pungli) maupun pelanggaran hukum lainnya, kepolisian akan melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, penertiban tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Komunikasi dengan para pedagang dinilai penting agar kebijakan penataan, termasuk rencana relokasi, dapat berjalan tanpa memunculkan persoalan baru.
Melalui penataan di Pasar 16 Ilir, Pasar Lemabang, dan Pasar Kuto, Pemkot Palembang berharap aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih tertib.
Selain mengurangi kemacetan dan parkir liar, langkah tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. (LWM)

