RELUNG.ID – Sejak Januari 2024 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel telah melakukan seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II atau selevel dengan kepala dinas.
Proses seleksi tersebut belakangan mendapat sorotan dari penggiat anti korupsi, salah satunya yaitu Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel, Feriyandi.
Mereka ‘mencium’ adanya indikasi dugaan kolusi dalam proses seleksi tersebut. Mengingat, seleksi terbuka ini dinilai kurang transparan dan melibatkan orang yang berkompeten di bidangnya.
“Dulu kita tahu diumumkan dan melibatkan akademisi dari Unsri atau dari kampus lain, sekarang tidak terdengar lagi,” kata Feri dikutip dari rmolsumsel, Senin (4/3).
Indikasi tersebut terlihat dari peserta seleksi terbuka. Dimana, ada sejumlah nama yang tidak kompeten yang berpotensi sengaja diloloskan untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Bukan untuk melayani masyarakat.
Menurut Feri ada sejumlah prosedur yang tidak sesuai agar meloloskan sejumlah nama tersebut. Selain itu, dia menyoroti kurangnya perhatian terhadap pengalaman dan kualifikasi kandidat, serta adanya sistem gugur yang diragukan tujuannya.
“Kami pikir seleksi ini terikat antara satu proses ke proses lain ketika calon lolos seleksi administrasi, tapi yang terlihat justru ada sistem gugur yang kemudian kami duga bertujuan untuk meloloskan calon tertentu,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, Feriyandi justru menyebut calon yang lolos ini dipilih secara serampangan apabila didasarkan pada latar belakang mereka.
