“Seharusnya juga dilihat jam terbangnya, mulai dari Kasi, Kabid sampai kemudian ikut seleksi Kepala Dinas. Kalau seperti ini, tidak sesuai dengan bidang dan pengalaman, bagaimana kita bisa yakin mereka ini fokus untuk melayani masyarakat?” jelasnya.
Menurut Feriyandi, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni punya peran sentral untuk membenahi sistem seleksi tersebut. Apalagi, Agus merupakan orang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga mengetahui persis seluk beluk sistem lelang jabatan.
“Namun, apa yang dilakukan sama sekali tidak merubah sistem pemerintahan kita menjadi lebih baik. Kami menduga ada pesanan, ada kolusi di dalam proses ini sehingga kami berencana menggelar aksi agar proses ini bisa diulang dan dilakukan dengan cara lebih baik,” tegas Feriyandi.
Sebelumnya, pengamat Politik dan Pemerhati Sosial, Bagindo Togar juga menambahkan seleksi terbuka atau yang akrab dengan istilah lelang jabatan ini merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mereformasi pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.
Untuk itu, dirinya berharap proses ini berjalan secara transparan sehingga menghasilkan pejabat yang berkompeten dalam mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama atau Kepala Dinas.
“Harus transparan, karena ini seleksi terbuka prosesnya harusnya juga diawasi baik eksternal dan internal. Agar pejabat yang terpilih nanti benar-benar terbebas dari kepentingan kekuasaan,” ucapnya beberapa waktu lalu.
