RELUNG.ID – Ratusan buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel menggelar aksi demo di halaman Kantor DPRD Sumsel, Kamis (27/6).
Kedatangan mereka ini terkait sejumlah permasalahan yang dialami buruh di Sumsel. Mulai dari penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Pemberlakuan Undang-Undang Omnibuslaw, dan lain sebagainya.
“Kami melihat khusus Tapera, kebijakan ini seolah-olah rumah yang diberikan adalah rumah hantu lantaran regulasinya belum jelas dan tidak sesuai,” kata Ketua DPD KSPSI Sumsel, Zainal Arifin Hulap didampingi Sekretaris DPD KSPSI Sumsel Cecep Wahyudin.
Karena itu, buruh yang sudah ada rumah tentunya akan terbebani dengan kebijakan ini. “Jadi kami menolak dan ini sama kasusnya nanti dengan Asabri, Jiwasraya yang bermasalah,” terangnya.
Dia mengaku telah melakukan pertemuan dengan DPRD Sumsel serta Dinas Ketenagakerjaan Sumsel. Dari pertemuan ini, mereka sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke pusat.
“Paling cepat tanggal 7 Juli dan paling lambat tanggal 15 Juli perwakilan buruh Sumsel, bersama DPRD Sumsel bakal bertemu dengan Komisi XI DPR RI dan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyampaikan aspirasi ini,” katanya.
Menanggapi aksi ini, Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Susanto Adjis mengakui, pihaknya bersama Disnaker Sumsel akan menyampaikan aspirasi tersebut ke komisi XI DPR RI dan Kemnaker. Mengingat ini merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Jadi kami sepakat ada dua lembaga yang akan kita temui menyampaikan aspirasi ini,” pungkasnya. (DSK)
